Baik sekutu maupun musuh AS, Rabu, mengecam usul Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza, membangunnya kembali dan membuat wilayah pesisir Laut Tengah itu menjadi "Riviera Timur Tengah".
Trump menyampaikan usul itu pada konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung, di Gedung Putih Selasa malam.
Inggris, China, Jerman, Irlandia, Rusia, Spanyol, Australia, Arab Saudi, dan negara-negara lain mengatakan bahwa mereka tetap mendukung solusi dua negara — pembentukan negara Palestina merdeka yang akan mencakup Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel.
Usul pembentukan dua negara untuk mengakhiri konflik selama puluhan tahun di Timur Tengah telah lama menjadi landasan kebijakan AS di kawasan itu, meskipun pemerintahan Netanyahu menentangnya. Namun, Trump mengatakan rencananya untuk Gaza "tidak berarti apa pun tentang dua negara atau satu negara atau negara lainnya."
Riyad Mansour, Duta Besar Palestina untuk PBB, mengatakan, “Para pemimpin dan orang-orang harus menghormati keinginan rakyat Palestina."
"Kita harus menghormati pilihan dan keinginan rakyat Palestina. Dan rakyat Palestina pada akhirnya akan membuat keputusan. Keputusan mereka. Mereka ingin membersihkan kehancuran di Gaza. Mereka ingin membangun kembali Gaza. Mereka ingin membangun kembali sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, jalan-jalan, infrastruktur, bangunan-bangunan, dan rumah-rumah, karena di situlah seharusnya mereka berada, dan mereka senang tinggal di sana,” tandasnya.
Bahkan sebelum Trump menyatakan akan mengambilalih kepemilikan Gaza, Mesir dan Yordania dalam beberapa hari ini telah menolak saran Trump agar penduduk Palestina di Gaza dipindahkan ke negara mereka. Kementerian luar negeri Mesir merilis pernyataan yang menekankan perlunya membangun kembali Gaza "tanpa memindahkan warga Palestina keluar dari Jalur Gaza."
Kepala HAM PBB Volker Turk, Rabu, mengatakan bahwa mendeportasi orang-orang dari Gaza yang diduduki Israel adalah ilegal.
Usul Trump mengenai Gaza adalah pernyataan besar kebijakan pertamanya terkait Timur Tengah sejak menjabat untuk masa jabatan kedua selama empat tahun dua minggu lalu. [ka/ab]
Forum