Ribuan orang yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Pemulihan Hak Rakyat menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta dan juga Dewan perwakilan Rakyat.
Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Rakyat ini merupakan gabungan dari 77 organisasi di antaranya organisasi tani, buruh, masyarakat adat dan organisasi mahasiswa serta lembaga swadaya masyarakat.
Juru Bicara Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Rakyat, Berry Nahdian Furqon kepada VOA di Jakarta hari Kamis mengatakan, aksi ini meminta pemerintah untuk menghentikan segala bentuk perampasan tanah dan mengembalikan tanah kepada rakyat serta menghentikan kekerasan yang dilakukan aparat kepada masyarakat.
Pemberian kuasa atas lahan kepada perusahaan oleh pemerintah tanpa mengakomodir kepentingan warga menurut Berry merupakan penyebab utama terus terjadinya sengketa lahan dengan masyarakat.
Berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada tahun 2011 terdapat sekitar 103 kasus sengketa lahan antara perusahaan dan warga sekitar yang menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan lebih dari 60 orang menjadi korban kekerasan seperti penembakan.
Jika reformasi agraria tidak segera dilakukan maka akan ada peningkatan perlawanan dari masyarakat.
"Mengembalikan hak-hak warga yang selama ini mereka tuntut. Banyak sekali yah, kasus Mesuji, kasus Bima itu hanya dua yang diangkat. Tapi di lain tempat, banyak sekali kasus-kasus perampasan lahan ini. Dan itu mesti dikembalikan. Nah yang lain tentu melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perizinan," ungkap Berry Nahdian Furqon.
77 Organisasi ini juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Persoalan Agraria. Pansus ini terdiri dari lintas komisi di DPR.
Berikut penjelasan juru bicara Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Rakyat, Berry Nahdian Furqon, "Karena Pansus ini akan bekerja untuk pertama mengidentifikasi berbagai persoalan agraria yang ada kemudian merumuskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan baik itu langkah kebijakan maupun langkah teknis untuk menata kembali persoalan-persoalan agraria yang terjadi selama ini."
Sementara itu, Anggota DPR Akbar Faizal menyatakan pihaknya menyetujui adanya pembentukan Pansus Penyelesaian Persoalan Agraria.
Akbar Faizal mengatakan, "Kita kembalikan konstitusi itu pada levelnya bagaimana rakyat adalah pemilih syah Republik ini. Jangan kemudian negara kalah oleh pemilik modal. Bagaimana misalnya negara tidak selalu berpihak kepada pemilik modal atas nama investasi. Dan kemudian hak rakyat atas dasar apapun, dia sudah memiliki kepemilikan itu, katakanlah Girik atau segala macam, itu harus (tetap) dijaga hak itu."
Aksi di depan Gedung DPR sempat memanas. Pengunjuk rasa merobohkan pagar gedung DPR . Massa yang berhasil merobohkan pagar mencoba untuk memasuki gedung wakil rakyat itu. Namun, usaha ini dihalau oleh polisi dan petugas keamanan DPR.
Polisi mencoba menghalau massa dengan menyemprotkan air dari water cannon. Sementara massa membalasnya dengan melempari polisi dengan batu kayu.
