Kepada VoA di Jakarta, Minggu, pengamat pertanian dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI, Ndang Sukara berpendapat perubahan kebijakan ekonomi harus dilakukan agar tingkat kemiskinan dapat ditekan. Jika tidak maka ia pesimistis target pemerintah menurunkan angka kemiskinan 2014 mendatang sebesar 8 persen dari total penduduk tidak akan tercapai.
Sukara mengingatkan, jika desa-desa sudah sejahtera maka masyarakat desa tidak akan tertarik pindah ke kota-kota besar terutama Jakarta. Saat ini angka kemiskinan di Indonesia sekitar 12,3 persen atau setara dengan 29,89 juta orang miskin di Indonesia.
“Negara kita kan diakui sejak lama sebagai negara agraria disamping maritim, jadi memang harusnya porsi untuk keikutsertaan petani dan nelayan itu harus jauh lebih besar dan harus jadi prioritas secara nasional,” ujar Ndang Sukara.
Ndang Sukara menambahkan dengan menciptakan rantai perekonomian yang panjang di desa-desa, merupakan solusi untuk menekan angka kemiskinan. Selama ini ditambahkannya para petani dan nelayan hanya diberi kesempatan mencari nafkah malalui penjualan bahan pokok yang mereka hasilkan. Bahan pokok seperti padi dan ikan itu kemudian dikelola di kota-kota besar oleh pengusaha besar dan siap dijual di pasar-lokal dan ekspor. Padahal diingatkannya, jika bahan pokok diolah di desa-desa, maka selain mampu mencerdaskan masyarakat desa, juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas.
Ndang Sukara menambahkan, “Prioritas yang paling penting mungkin membuka kesempatan dan peluang kepada para petani ikut serta dengan peningkatan kemampuan mereka dan sebagainya supaya ada kegiatan ekonomi atau rantai ekonomi yang sangat panjang di desa, sehingga produk-produk pertanian itu yang diangkut ke kota, misalnya sudah dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Ini juga akan menghemat banyak hal termasuk sektor transportasi, kalau misalnya membawa barang mentah ke Jakarta misalnya menjadi sentra produksi kan berat amat dan pada akhirnya 40 persen harus dibuang juga di Jakarta berupa sampah.”
Sementata itu menurut pengamat ekonomi dari Univeristas Paramadina, Jakarta, Wijayanto, ia setuju dengan rencana pemerintah menekan subsidi bahan bakar minyak atau BBM sehingga diharapkannya segera dialihkan untuk sektor pertanian.
Wijayanto mengatakan, “Subsidi petani menurut saya tetap dibutuhkan, ini kan lebih well targeted, kita tahu siapa yang mendapatkan subsidi pupuk, subsidi benih dan lain sebagainya, nah yang harus dihilangkan subsidi bahan bakar, itu menurut saya agak terlambat, bayangkan kalau subsidi bahan bakar itu bisa dihilangkan 120-an kira-kira bisa dialokasikan untuk pertanian, untuk pendidikan, untuk infrastruktur yang impact-nya akan luar biasa.”
Dalam anggaran tahun ini sektor pertanian mendapat alokasi dana sebesar Rp 17, 8 milyar yang rencananya untuk berbagai program diantaranya peningkatan produksi serta pencapaian swasembada beras dan daging sapi. Selain itu pemerintah juga menyediakan anggaran untuk membantu para petani jika terjadi gagal panen tahun ini sebesar Rp 2 trilyun. Sebagai perbandiangan, pemerintah menganggarkan subsidi energi BBM rata-rata setiap tahun sekitar Rp 150 trilyun.
