Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan mengundurkan diri dan akan menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera bergerak mencari pengganti Sri Mulyani. Juru bicara kepresidenan Julian Pasha mengungkapkan bahwa Presiden Yudhoyono akan berfokus mencari menteri keuangan dalam dua pekan ini.
Julian menyebut kebijakan fiskal dan makroeonomi calon pengganti menjadi pertimbangan. Ia juga menyebut kemungkinan Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa akan merangkap posisi menteri keuangan.
Selain Hatta Rajasa, muncul pula nama pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Dalam daftar tak resmi, ada juga Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Anggito Abimanyu dan Kuntoro Mangkusubroto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
Darmin Nasution, Anggito Abimanyu dan Kuntoro Mangkusubroto adalah calon-calon yang berasal dari latar belakang sebagai birokrat. Ini sejalan dengan saran banyak kalangan agar sang pengganti tidak berasal dari kalangan parpol. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago, ini penting untuk memastikan agar menteri keuangan mendatang tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. “Efisiensi pemerintahan (dan) efisiensi anggaran itu adalah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, bisa dipertanggungjawabkan kemudian menghasilkan output sebaik-baik mungkin dalam pelayanan publik,” tegas Andrinov.
Ia mengingatkan berbagai kebijakan publik masih harus tetap dicanangkan untuk menciptakan keamanan dan keamanan masyarakat. Ia memberi contoh pemberantasan korupsi, subsisi untuk masyarakat kurang mampu dan keadilan dalam pembayaran pajak, merupakan hal yang tetap dibutuhkan masyarakat.
Namun, selain syarat tidak berasal dari parpol, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa menyarankan agar calon juga tidak berasal dari kelompok birokrat maupun ekonom, melainkan dari kalangan perbankan.
"Mereka memahamai risk management (pengelolaan resiko), pengelolaan keuangan, mereka punya jaringan internasional yang bisa memberikan pendanaan-pendanaan terhadap proyek-proyek. Di samping itu, (mereka) juga dekat dengan sektor riil,” ujar Erwin, menjelaskan alasannya mengapa calon dari kalangan perbankan lebih baik dari birokrat, ekonom maupun polisiti.
Erwin Aksa menambahkan bahwa menteri keuangan mendatang juga harus melanjutkan reformasi birokrasi agar tercipta keadilan sekaligus pemeratan ekonomi hingga ke daerah. “Sri Mulyani sudah memulai dengan keberaniannya. Itu belum berakhir dan masih perlu dilanjutkan. Jadi seorang menteri keuangan harus berani, sudah selayaknya (Kementerian Keuangan) masih tetap dipimpin kaum muda atau generasi muda," kata Erwin.
Sri Mulyani akan memulai jabatannya sebagai salah satu direktur pelaksana Bank Dunia di Washington pada tanggal 1 Juni.
