Presiden Joko Widodo dalam peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia di Istana Negara Jakarta Jumat (11/12) memastikan komitmen Pemerintah dalam mendukung penegakan HAM di tanah air.
"Pada peringatan hari HAM sedunia ini saya ingin tegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung semua usaha pemenuhan hak asasi manusia di tanah air. Kita tidak boleh mundur dalam penegakan HAM. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki tingkat peradaban yang luhur," kata Presiden Jokowi.
Presiden mengakui, penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masih belum tuntas. Diantaranya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik agraria dan pemenuhan hak masyarakat adat.
"Harus diakui keadaan HAM di tanah air masih cukup banyak masalah yang harus kita selesaikan bersama. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Penyelesaian konflik agraria. Penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Kemudian pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok terpinggirkan serta penyandang disabilitas dan kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama," lanjut Presiden.
Untuk penuntasan kasus HAM berat masa lalu Presiden Jokowi memerintahkan jajaran aparatnya untuk segera menyelesaikan bail melalui jalur hukum maupun rekonsiliasi.
"Saya harap seluruh jajaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah mempercepat upaya penyelesaian permasalahan masalah HAM tersebut secara baik. Yang pertama tadi jalan keluarnya adalah kita semua harus mempunyai keberanian sekali lagi punya keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial maupun non yudisial," imbuhnya.
Sementara itu, untuk kasus konflik agraria, Presiden menjelaskan, ada lebih kurang 850-an kasus di hampir setiap daerah. Mulai dari Provinsi, Kabupaten dan perkotaan. Presiden juga menekankan kepada aparat keamanannya untuk tidak mudah melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.
Presiden juga menyinggung soal kebebasan berekspresi dan melakukan demonstrasi damai. Namun demikian dalam hal berdemonstrasi, Presiden mengingatkan kepada masyarakat agar juga mematuhi aturan hukum yang berlaku.
Terkait dengan laporan dari Komnas HAM bahwa kepolisian adalah institusi yang banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat, Presiden menekankan agar aparat kepolisian melakukan pembenahan dengan menciptakan rasa aman dan nyaman buat masyarakat.
"Saya tau karena polisi paling banyak diadukan warga ke komnas HAM. Sehingga, ini Kapolri ada disini, ini perlu ada upaya yang nyata dan kongkrit melakukan pembenahan. Kepolisian dengan perspektif HAM. Kehadiran polisi yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat," ungkap Presiden Jokowi.
Meski demikian, Presiden memahami adanya ketidaktauan institusi pemerintah termasuk aparat keamanan mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk itu Presiden menekankan pentingnya pendidikan HAM di kalangan aparat pemerintah, termasuk juga di kalangan masyarakat dan sekolah.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang sedang diupayakan tuntas dalam waktu dekat. Tujuh kasus pelanggaran HAM berat itu diantaranya kasus 1965 dan Trisakti Semanggi 1 dan 2.
"Kita mau nyelesaikan tujuh pelanggaran HAM berat masa lalu. Kita sudah berbicara beberapa kali dengan Komnas HAM. Kita lagi cari formatnya itu bagaimana. (Tim yang terlibat dalam hal ini) Kejaksaan Agung, kemenkumham, Komnas HAM dan kontras. Ada tujuh diantaranya kasus 65, Trisaksti, Semanggi. Ini nda bisa ditargetkan karena masalahnya cukup kompleks. Tapi kita sudah mulai simpul kok," kata Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan. [aw/em]
