Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai kepada VOA hari Minggu (29/11) mengatakan pemerintah melakukan pembiaran terhadap kasus kematian 41 anak di Distrik Mbuwa, Kabupaten Nduga, Papua yang terjadi dalam kurun waktu tiga pekan terakhir ini. Pigai khawatir jumlah anak yang meninggal akan bertambah mengingat belum ada langkah serius dan cepat yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pigai mengatakan, "Anak di Nduga ini kan meninggal di desa bagaimana dengan distribusi pelayanan kesehatan di desa. Jika tidak ada upaya signifikan yang dilakukan negara maka dikhawatirkan kematian seperti itu bukan hanya terjadi di Nduga tetapi di mana-mana."
Kematian 41 anak di Papua itu sangat memprihatinkan karena belum diketahui penyebabnya. Beberapa media mengutip pernyataan petugas-petugas medis di Papua yang menyatakan ke-41 anak itu memiliki ciri-ciri yang sama sebelum meninggal yaitu flu, demam dan buang air besar berulang kali. Petugas medis sempat menduga ke-41 anak itu tertular malaria, sebagaimana yang terjadi di wilayah Pegunungan Tengah Papua, termasuk Kabupaten Nduga, pada tahun 1998 pasca kemarau panjang, tetapi hasil tes darah menunjukkan mereka negatif malaria.
Natalius Pigai mengatakan tak dapat dipungkiri bahwa banyak anak-anak di Papua yang memang kekurangan gizi sehingga sangat rentan penyakit. Kematian ibu dan anak juga cukup tinggi. Pada tahun 2014 ada 422 orang ibu dan anak yan gmeninggal per 100 ribu kelahiran. Meskipun Papua memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa tetapi tidak ada satu pun rumah sakit khusus ibu dan anak di propinsi Papua dan Papua Barat. Pigai menambahkan ini menunjukkan tidak adanya perhatian serius pemerintah pusat terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Papua.
“Kematian 41 orang itu kan sangat ironis ditengah kelimpahan sumber daya alam di Papua. Hari ini sedang membicarakan, memperebutkan tentang kekayaan alam Papua tetapi di tengah-tengah perebutan Freeport itu masih ada anak yang meninggal tanpa memperhatikan dan dikategorikan sebagai kematian dengan pembiaran,” ujarnya.
Kementerian Kesehatan pada hari Rabu (25/11) telah mengirim tim pemantau ke Distrik Mbuwa, Kabupaten Nduga, Papua untuk mengetahui penyebab kematian 41 anak di daerah itu, tetapi hingga kini belum diketahui hasilnya.
Beberapa waktu lalu Kepala Dinas Kesehatan Paua Aloysius Giay kepada media mengatakan melalui Kantor Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua UP2KP telah membentuk satuan tugas atau satgas yang disebut “Kaki Telanjang.” Satgas ini terdiri dari dokter, bidan, ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan dan apoteker, yang melayani warga dari rumah ke rumah. Sejauh ini ada sembilan kabupaten yang dijadikan pilot project yaitu Paniai, Deiyai, Dogiayai, Tolikara, Intan Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Yalimo dan Pegunungan Bintang. Tetapi hingga berita ini disampaikan, satgas “Kaki Telanjang” juga belum menyampaikan kabar apapun terkait penyebab kematian misterius 41 anak di Kabupaten Nduga itu.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek sebelumnya mengatakan akan selalu berusaha meningkatkan gizi anak Indonesia, terutama di daerah-daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya yang gizinya masih belum baik.
“Pertama perempuan akan kita pandaikan, kita berikan pengetahuan tentang nutrisi adalah yang utama baru kemudian akses air yang bersir, rumah yang sehat dan lingkungan yang sehat kemudiaan medical backup ini sekitar 30 persen sebenarnya,” kata Menkes Nila Moeloek.
Kabupaten Nduga yang memiliki luas wilayah 2.168 kilometer per segi ini terbagi dalam delapan distri, dengan jumlah penduduk mencapi 97.274 jiwa. Kabupaten Nduga terletak tepat di bawah Puncak Trikora, di atas ketinggian 1.500 – 2.000 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 14,5 hingga 24,5 derajat Celsius. [fw/em]
