JAKARTA —
Juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha memastikan Jumat (17/5) bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan tetap menerima penghargaan yang diberikan oleh The Appeal of Conscience Foundation meskipun banyak penolakan dari berbagai kalangan di Indonesia.
Menurut Julian, Presiden pantas menerima penghargaan itu karena ia telah berjasa memberikan ruang yang besar dalam kehidupan toleransi beragama di negara yang majemuk ini. Meski demikian, dia juga mengakui masih adanya gesekan atau perselisihan yang terjadi, tetapi tidak banyak.
Presiden, lanjut Julian tidak lepas tangan terkait persoalan yang ada. Dia mengatakan Presiden telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Apakah ada tempat lain yang lebih menjanjikan kebebasan dalam hal kehidupan beragama sebaik di Indonesia? Kita bisa lihat kebebasan beragam di kita sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 itu betul-betul dijalankan dan dikelola oleh negara sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Negara tetap hadir didalam untuk menyelesaikan perselisihan,” ujarnya.
Akhir Mei ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mendapatkan penghargaan “World Statesman” (Negarawan Dunia) dari The Appeal of Conscience Foundation, sebuah lembaga yang mempromosikan kebebasan beragama dan hak asasi manusia di New York, Amerika Serikat.
Tokoh agama Romo Franz Magnis Suseno kepada VOA mengatakan di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono intoleransi terus bertambah. Kelompok minoritas pun, kata Romo Magnis, semakin sulit mendapatkan izin untuk membuka tempat ibadah yang mereka perlukan.
Atas persoalan pelanggaran kebebasan beragama ini, lanjutnya, Presiden Yudhoyono tidak berbuat apa pun untuk melindungi kelompok minoritas.
Romo Magnis, yang juga merupakan profesor di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta itu menyatakan seharusnya Presiden Yudhoyono aktif melindungi kelompok minoritas yang juga merupakan bagian dari bangsa ini.
“Dalam situasi ini, memberikan penghargaan atas jasa memajukan toleransi keagamaan bagi saya lelucon yang tidak lucu. Yang saya harapkan dan saya anggap tugas seorang kepala negara maupun kepala pemerintah, misalnya mengatakan kepada rakyat Indonesia supaya mereka itu menghormati dan melindungi minoritas, supaya semua masalah diselesaikan secara hukum dan supaya minoritas dapat hidup dengan aman dan sejahtera di antara kita,” ujarnya.
Penolakan penghargaan atas presiden SBY ini telah disampaikan Romo Franz Magnis Suseno melalui surat kepada pihak penyelenggara tetapi hingga kini dia mengaku belum mendapatkan jawaban atas suratnya tersebut.
Hal senada juga diungkapkan mantan ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah Syafi’i Maarif. Menurutnya selama ini negara tidak hadir dalam melindungi kelompok minoritas sehingga Presiden Yudhoyono tidak pantas menerima penghargaan tersebut.
“Tidak pantas, itu sesuatu yang memalukan. Mana kebebasan beragama, mana tempat berlindung minoritas, kan tidak ada. Negara tidak hadir dalam melindungi orang-orang yang dikejar-kejar oleh polisi-polisi swasta di Indonesia,” ujarnya.
Korban pelanggaran kebebasan beragama juga memprotes penghargaan yang akan diberikan kepada Presiden SBY itu. Mereka menilai SBY belum bisa menerima penghargaan sebagai pemimpin yang mengembangkan toleransi di antara umat beragama.
Seperi yang diungkapkan Jemaat Ahmadiyah Mubarik dan Reni dari Gereja Kristen Indonesia Yasmin (GKI Yasmin).
“Yah lucu saja, kita agak sedikit kaget. Warga jemaat Ahmadiyah Indonesia masih belum merasakan ketenangan. Kita selama ini selalu ditekan di beberapa daerah, mesjid di tutup dan pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk itu. Apa kesalahan kita? Kan tidak ada,” ujar Mubarik, seorang jemaah Ahmadiyah.
“Kami sendiri sebagai jemaat… SBY tidak bertindak secara tegas terhadap segala bentuk diskriminasi dan intoleransi di Indonesia,” ujar Reni dari Gereja Kristen Indonesia Yasmin (GKI Yasmin) Bogor, yang sampai saat ini tidak dapat berdiri karena dihalangi kelompok tertentu meski sudah ada izin membangun.
Protes atas penghargaan yang akan diberikan kepada Presiden SBY ini juga disampaikan oleh wartawan Pantau, Imam Shofwan melalui petisi di Change.org. Petisi perihal ini bahkan telah mencapai 1.000 tandatangan.
Imam menyatakan petisi ini dibuatnya karena Presiden Yudhoyono tidak layak menerima penghargaan tersebut.
“Sangat tidak layak. Yang pertama di masa SBY pelaku-pelaku kekerasan atas nama agama tidak dihukum sesuai dengan Undang-undang yang ada. Yang kedua, di masa Presiden SBY juga, banyak perda-perda syariah yang itu juga dijadikan rujukan untuk kekerasan terhadap minoritas,” ujarnya.
Menurut Julian, Presiden pantas menerima penghargaan itu karena ia telah berjasa memberikan ruang yang besar dalam kehidupan toleransi beragama di negara yang majemuk ini. Meski demikian, dia juga mengakui masih adanya gesekan atau perselisihan yang terjadi, tetapi tidak banyak.
Presiden, lanjut Julian tidak lepas tangan terkait persoalan yang ada. Dia mengatakan Presiden telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Apakah ada tempat lain yang lebih menjanjikan kebebasan dalam hal kehidupan beragama sebaik di Indonesia? Kita bisa lihat kebebasan beragam di kita sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 itu betul-betul dijalankan dan dikelola oleh negara sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Negara tetap hadir didalam untuk menyelesaikan perselisihan,” ujarnya.
Akhir Mei ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mendapatkan penghargaan “World Statesman” (Negarawan Dunia) dari The Appeal of Conscience Foundation, sebuah lembaga yang mempromosikan kebebasan beragama dan hak asasi manusia di New York, Amerika Serikat.
Tokoh agama Romo Franz Magnis Suseno kepada VOA mengatakan di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono intoleransi terus bertambah. Kelompok minoritas pun, kata Romo Magnis, semakin sulit mendapatkan izin untuk membuka tempat ibadah yang mereka perlukan.
Atas persoalan pelanggaran kebebasan beragama ini, lanjutnya, Presiden Yudhoyono tidak berbuat apa pun untuk melindungi kelompok minoritas.
Romo Magnis, yang juga merupakan profesor di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta itu menyatakan seharusnya Presiden Yudhoyono aktif melindungi kelompok minoritas yang juga merupakan bagian dari bangsa ini.
“Dalam situasi ini, memberikan penghargaan atas jasa memajukan toleransi keagamaan bagi saya lelucon yang tidak lucu. Yang saya harapkan dan saya anggap tugas seorang kepala negara maupun kepala pemerintah, misalnya mengatakan kepada rakyat Indonesia supaya mereka itu menghormati dan melindungi minoritas, supaya semua masalah diselesaikan secara hukum dan supaya minoritas dapat hidup dengan aman dan sejahtera di antara kita,” ujarnya.
Penolakan penghargaan atas presiden SBY ini telah disampaikan Romo Franz Magnis Suseno melalui surat kepada pihak penyelenggara tetapi hingga kini dia mengaku belum mendapatkan jawaban atas suratnya tersebut.
Hal senada juga diungkapkan mantan ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah Syafi’i Maarif. Menurutnya selama ini negara tidak hadir dalam melindungi kelompok minoritas sehingga Presiden Yudhoyono tidak pantas menerima penghargaan tersebut.
“Tidak pantas, itu sesuatu yang memalukan. Mana kebebasan beragama, mana tempat berlindung minoritas, kan tidak ada. Negara tidak hadir dalam melindungi orang-orang yang dikejar-kejar oleh polisi-polisi swasta di Indonesia,” ujarnya.
Korban pelanggaran kebebasan beragama juga memprotes penghargaan yang akan diberikan kepada Presiden SBY itu. Mereka menilai SBY belum bisa menerima penghargaan sebagai pemimpin yang mengembangkan toleransi di antara umat beragama.
Seperi yang diungkapkan Jemaat Ahmadiyah Mubarik dan Reni dari Gereja Kristen Indonesia Yasmin (GKI Yasmin).
“Yah lucu saja, kita agak sedikit kaget. Warga jemaat Ahmadiyah Indonesia masih belum merasakan ketenangan. Kita selama ini selalu ditekan di beberapa daerah, mesjid di tutup dan pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk itu. Apa kesalahan kita? Kan tidak ada,” ujar Mubarik, seorang jemaah Ahmadiyah.
“Kami sendiri sebagai jemaat… SBY tidak bertindak secara tegas terhadap segala bentuk diskriminasi dan intoleransi di Indonesia,” ujar Reni dari Gereja Kristen Indonesia Yasmin (GKI Yasmin) Bogor, yang sampai saat ini tidak dapat berdiri karena dihalangi kelompok tertentu meski sudah ada izin membangun.
Protes atas penghargaan yang akan diberikan kepada Presiden SBY ini juga disampaikan oleh wartawan Pantau, Imam Shofwan melalui petisi di Change.org. Petisi perihal ini bahkan telah mencapai 1.000 tandatangan.
Imam menyatakan petisi ini dibuatnya karena Presiden Yudhoyono tidak layak menerima penghargaan tersebut.
“Sangat tidak layak. Yang pertama di masa SBY pelaku-pelaku kekerasan atas nama agama tidak dihukum sesuai dengan Undang-undang yang ada. Yang kedua, di masa Presiden SBY juga, banyak perda-perda syariah yang itu juga dijadikan rujukan untuk kekerasan terhadap minoritas,” ujarnya.
