Presiden Prabowo RI Subianto melangsungkan pertemuan dengan miliarder asal Amerika Serikat Raymond Thomas Dalio alias Ray Dalio untuk berdiskusi tentang banyak hal termasuk terkait pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia yang baru saja diluncurkan yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Lantas nasihat apa yang diberikan Ray kepada Prabowo?
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan beberapa alasan penting mengapa ia membutuhkan nasihat kritis dari Ray Dalio terkait dengan pembentukan BPI Danantara oleh pemerintah Indonesia.
Ray Dalio, miliarder asal Amerika Serikat yang disebut oleh Prabowo sebagai teman baiknya ini merupakan seorang pengusaha dan investor global yang banyak mengetahui dan terlibat dalam pembentukan SWF di berbagai negara.
“Anda (Ray Dalio) seorang pemain yang sangat berpengalaman dalam ekonomi global, banyak pengalaman di Asia, di Timur Tengah, di dunia, dan kami sangat beruntung memiliki Anda sebagai teman dan kami ingin selalu berinteraksi dengan Anda, mendengar dari Anda, pengalaman Anda. Saya pikir Anda berada di posisi yang bisa berbicara dengan kami secara terbuka dan terkadang secara kritis. Saya pikir kita membutuhkan nasihat kritis,” ungkap Prabowo, ketika melangsungkan pertemuan dengan Ray Dalio di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3).
Tidak hanya dari Ray Dalio, Prabowo juga turut mengundang semua pihak agar dapat berdiskusi secara terbuka mengenai Danantara tersebut.
“Kita mengundang semua pihak yang bisa memberi kepada kita suatu pandangan-pandangan yang kritis, pengalaman mereka, bagaimana mereka melakukan investasi sehingga nanti pengelolaan aset-aset Indonesia itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin dan bahwa nanti semua entitas ekonomi kita dilaksanakan dengan efisiensi yang bisa bersaing dengan semua entitas di dunia. Kita akan bergerak dengan cepat tapi kita akan bergerak dengan sangat teliti dan hati-hati.” jelasnya.
Dalam sambutannya, Ray Dalio mengatakan Indonesia masih berpeluang untuk menjadi negara maju karena memiliki potensi besar untuk berubah. “Bahan-bahan tersebut mencakup tingkat utang yang relatif rendah, kemampuan untuk memiliki modal yang dapat diinvestasikan untuk menciptakan titik lepas landas (perekonomian),” ungkap Ray.
BPI Danantara yang digadang-gadang akan mengelola aset BUMN hingga Rp14.000 triliun menurut Ray bisa menjadi salah satu modal utama bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. “Karena begitu ada pembentukan modal dengan potensi tinggi ini, Anda akan mendapatkan titik lepas landas yang terjadi berulang kali di berbagai negara,” jelasnya.
Meski begitu, sejalan dengan adanya potensi besar, selalu ada kendala yang harus diatasi. Ray menyebut ada lima tantangan yang harus diselesaikan oleh Indonesia jika ingin menjadi negara maju, yakni hambatan birokrasi, kesulitan mendirikan usaha, tingkat kewirausahaan, pembentukan permodalan dan korupsi.
“Melalui pengalaman saya, saya mempunyai pengalaman di dunia nyata di negara-negara ini, seperti China, Singapura, dan sejumlah negara lain, di mana saya melihat bagaimana transisi tersebut terjadi,” tuturnya.
Diakuinya untuk melakukan berbagai transformasi menuju negara maju tidaklah mudah. Namun, Ray meyakini Prabowo merupakan sosok yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Kepala BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan diskusi yang terjadi dengan Ray Dalio sangat produktif dan memberikan wawasan baru dalam pengelolaan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.
Ray Dalio, ujar Rosan sebelumnya telah berkontribusi dalam pengembangan SWF di berbagai negara seperti Temasek (Singapura), Public Investment Fund (PIV) di Arab Saudi, hingga SWF di Persatuan Emirat Arab (PEA), dan telah memberikan masukan berharga bagi pengembangan BPI Danantara.
“Input dan masukan dari Ray Dalio ini kepada kami sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus masukan-masukannya sehingga ke depannya ini peran dari Danantara bisa berjalan sesuai dengan amanahnya," ujar Rosan.
Rosan menyebut bahwa Ray Dalio membagikan pengalamannya dalam mengelola investasi di berbagai SWF dunia. Diskusi juga membahas perbandingan model SWF dari berbagai negara seperti China dan UAE, guna mengadopsi strategi yang sesuai dengan kondisi Indonesia.
"Jadi bentuk kerja sama seperti apa, kemudian insentifnya seperti apa, bidang-bidangnya seperti apa. Jadi pembicaraannya tadi cukup dan kita juga terbuka karena kita kan benchmarking atau melakukan perbandingan dengan negara-negara lain SWF-nya. Nah, ini kita terbuka juga kita bisa mengadopsi dan tentunya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia," jelas Rosan.
Sementara itu, Ekonom dari Next Policy Yusuf Wibisono mengatakan ada beberapa perbedaan yang mencolok antara BPI Danantara dengan SWF dari negara-negara lain. Pertama, katanya, mulai dari tata kelola setiap SWF di berbagai negara yang dinilainya sangat baik, salah satunya karena pengurus dari SWF tersebut bebas dari afiliasi politis.
“Kita melihat kalau di Danantara ini justru berbeda 180 derajat. Kalau kita bisa bilang, misalnya struktur itu sangat kental sekali dengan nuansa politik karena semuanya adalah para anggota kabinet. Walaupun memang ini judulnya orang di kabinetnya adalah profesional, tapi tetap mereka adalah bagian dari pemerintahan, pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kita sulit melihat bahwa Danantara nanti akan bisa independen dalam pembuatan keputusannya,” ungkap Yusuf.
Selain itu, Yusuf juga menyoroti sumber modal dan dana yang akan digunakan oleh Danantara untuk berinvestasi yang bersumber dari APBN dan juga dari dividen BUMN. Sedangkan, SWF di negara-negara lain, katanya, berasal dari surplus APBN atau penerimaan negara yang besar dari sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara tersebut.
“Penerimaan negara kan lagi berkurang dari APBN. Jadi agak kontradiktif. APBN kita setiap tahun defisit, tahun ini kemungkinan (defisit) sekitar Rp600 triliun. Kemudian kita dipaksa efisien, lalu penerimaan negaranya sebagian dipotong, diambil buat Danantara untuk kemudian digunakan buat menopang, mencari returns atau menopang pembangunan dengan investasi di sektor-sektor yang dianggap prioritas,” jelasnya.
Menurut Yusuf ada sebuah resiko besar yang akan ditanggung oleh masyarakat apabila pengelolaan investasi di dalam Danantara ini mengalami kegagalan. [gi/lt]
Forum