Undang-undang baru di Portugal tentang bekerja dari rumah atau telework telah menarik perhatian di seluruh dunia karena menunjukkan cara untuk melindungi para staf.
Berdasarkan aturan baru itu, perusahaan tidak dapat menghubungi pekerja mereka di luar jam kerja. Mereka juga harus membantu pekerja membayar tagihan gas, listrik dan internet mereka. Para pimpinan dilarang menggunakan piranti lunak digital untuk melacak apa yang dilakukan pekerja dari jarak jauh.
Masalahnya adalah hukum itu mungkin tidak berfungsi. Para pengecam mengatakan aturan baru itu masih kurang matang, tidak rinci dan belum tepat untuk diterapkan.
Undang-undang itu juga dinilai akan menjadi bumerang karena perusahaan berpotensi enggan mengijinkan para pekerja mereka bekerja dari rumah sama sekali.
Di banyak negara di dunia, pandemi COVID-19 telah mempercepat tren menuju digitalisasi pekerjaan dan pengaturan kerja yang lebih fleksibel. Di tengah perubahan besar dan mendadak dalam lanskap ketenagakerjaan, pemerintah berupaya keras mengakomodasi bekerja dari rumah dalam undang-undang ketenagakerjaan. Upaya itu sebagian besar masih berjalan.
Banyak orang di Eropa berhenti pergi ke kantor secara teratur mulai Maret 2020 untuk membantu mencegah perebakan luas COVID-19. Namun tidak seperti di Amerika, perlindungan pekerja di Eropa secara luas dianggap sebagai hak. Memberhentikan seorang anggota staf misalnya, dapat menelan uang pesangon yang besar.
Selama pandemi sebagian negara telah merekomendasikan bekerja dari rumah atau telework. Negara-negara lain, termasuk Portugal, telah menuntut pemberlakuan telework. Sebagian besar negara Uni Eropa memiliki undang-undang khusus tentang kerja jarak jauh, meskipun dengan pendekatan yang berbeda; dan negara lain sedang mempertimbangkan hal itu lewat amandemen dan perluasaan peraturan yang ada atau melalui persetujuan bersama.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, ketika jumlah orang yang melakukan telework semakin bertambah, hak pekerja untuk memutuskan hubungan – memungkinkan pekerja untuk mengabaikan masalah-masalah pekerjaan di luar jam kerja normal – telah diadopsi di sejumlah negara, termasuk di Jerman, Prancis, Italia, Spanyol dan Belgia. Bahkan sebelum pandemi sekali pun. Kini hal itu telah menjadi standar.
Tetapi Portugal menempatkan tanggung jawab itu pada perusahaan.
“Majikan berkewajiban menahan diri untuk tidak menghubungi pekerja di luar jam kerja, kecuali dalam situasi force majeure,” yang berarti ada peristiwa tidak terduga atau terkendali, demikian petikan dalam undang-undang baru itu.
Orang tua atau pengasuh anak yang memiliki anak di bawah usia delapan tahun, juga memiliki hak untuk bekerja dari rumah, jika mereka memilih hal itu – selama pekerjaan yang mereka lakukan sesuai dengan teleworking.
Perusahaan yang melanggar akan dikenai denda hingga 10.000 euro atau sekitar $11.200 untuk setiap pelanggaran.
Aturan hukum di Portugal itu dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem bekerja dari rumah.
Teknologi yang memungkinkan bekerja dari rumah juga membuka pintu bagi terjadinya pelanggaran, seperti masa kerja yang berlarut-larut karena pekerja tetap dapat dijangkau di luar jam kerja normal yaitu delapan jam. Konsekuensinya antara lain adanya gesekan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta rasa isolasi.
Sejauh ini mereka yang menjadi sasaran perlindungan undang-undang baru itu melihat keberadaan aturan hukum ini dengan skeptis. [em/pp]
