PM Jepang akan Pecat Menteri-menteri Utamanya Terkait Tuduhan Korupsi

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan memecat beberapa menteri utamanya yang dilaporkan sedang diselidiki atas dugaan kecurangan, kata media-media lokal, Senin (11/12).

Mereka yang akan dipecat, kemungkinan besar akan dikeluarkan pada awal minggu ini, termasuk tangan kanan Kishida, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno dan Menteri Ekonomi, Industri dan PerdaganganYasutoshi Nishimura, kata laporan-laporan itu.

Menurut harian berpengaruh Jepang, Asahi Shimbun, jumlah yang akan dipecat adalah 15 orang, termasuk beberapa wakil menteri dan wakil menteri parlemen.

Semua yang akan dipecat tergabung dalam faksi yang sebelumnya dipimpin oleh mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe, salah satu dari setidaknya lima kelompok besar yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan di dalam Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa.

Jaksa sedang menyelidiki tuduhan bahwa faksi tersebut gagal melaporkan puluhan ribu dolar yang dikumpulkan melalui penggalangan dana partai, menurut laporan-laporan media baru-baru ini.

Salah satu orang yang dilaporkan terlibat adalah mantan menteri Olimpiade Seiko Hashimoto.

Pada hari Senin, Kishida menolak untuk membahas kemungkinan perombakan tersebut – yang dapat dilakukan setelah parlemen rehat akhir tahun pada hari Rabu – namun ia mengatakan bahwa ia menanggapi tuduhan kecurangan tersebut dengan serius.

“Saya berpikir untuk mengambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat demi pemulihan kepercayaan masyarakat (terhadap pemerintah), dan untuk mencegah penundaan dalam operasi pemerintah,” kata Kishida kepada wartawan.

Peringkat jajak pendapat Kishida berada pada level terendah sejak ia menjabat dua tahun lalu, sebagian karena kegelisahan pemilih terhadap inflasi.

Survei terbaru yang diterbitkan pada hari Senin oleh Fuji TV dan harian Sankei Shimbun menunjukkan dukungan publik terhadap kabinetnya sebesar 22,5 persen, turun dari 27,8 persen pada bulan lalu, sementara tingkat ketidaksetujuan pubik terhadap pemerintahannya berada pada 71,9 persen, naik dari 68,8 persen.

Hal ini terjadi meskipun ada perombakan kabinet sebelumnya pada bulan September dan paket stimulus senilai 17 triliun yen ($117 miliar) diumumkan pada bulan November untuk negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia itu.

Kishida, 66 tahun, dapat memerintah hingga tahun 2025, namun ada spekulasi bahwa ia mungkin akan mengadakan pemilu sela menjelang pemungutan suara kepemimpinan internal yang mungkin akan berlangsung ketat di LDP tahun depan.

Pihak oposisi dijadwalkan untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet Kishida ke parlemen pada hari Selasa, meskipun kemungkinan besar mosi tersebut tidak akan disetujui.

Partai Demokrat Konstitusional Jepang, oposisi terbesar, juga mengajukan mosi tidak percaya terhadap Matsuno pada hari Senin.

Majelis rendah diperkirakan akan membahas mosi terhadap Matsuno pada hari Selasa. [ab/uh]