Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah menyerahkan tanggapannya atas kuisioner yang diberikan polisi terkait pesta-pesta di Downing Street yang diduga melanggar aturan pembatasan terkait COVID-19, kata kantor Johnson pada Jumat (18/2).
Polisi sedang menyelidiki beberapa klaim yang mengatakan bahwa Johnson menghadiri pertemuan yang diduga melanggar aturan ketat Inggris pada awal pandemi, terkait menjaga jarak sosial serta langkah pencegahan perebakan COVID-19.
Kemarahan publik atas apa yang disebut sebagai skandal “partygate” itu telah membuat Johnson memperjuangkan kelangsungan kehidupan politiknya. Beberapa anggota parlemen dari partainya sendiri, Partai Konservatif, telah secara terbuka menyerukan pengunduran dirinya, meski ia menyangkal telah berbuat salah.
Polisi mengonfirmasi pada pekan lalu bahwa pihaknya akan mengirimkan “daftar pertanyaan resmi kepada lebih dari 50 orang” untuk menanyakan aktivitas mereka pada tanggal-tanggal berlangsungnya 12 pertemuan di Downing Street sepanjang tahun 2020 dan 2021.
Dokumen pertanyaan itu “berkekuatan hukum dan harus dijawab dengan jujr” dalam tujuh hari, menurut polisi.
Johnson terancam dikenai denda, kecuali dapat menjelaskan mengapa ia berada di acara-acara tersebut selama diterapkannya pembatasan pandemi.
Sebelumnya, Johnson telah meminta maaf di parlemen atas serangkaian pertemuan yang diungkap melalui sebuah penyelidikan resmi oleh pejabat sipil senior Sue Gray, meski berjanji untuk mempertahankan jabatannya.
Gray mengakui bahwa laporan setebal 12 halaman yang disusunnya cukup terbatas cakupannya, setelah Kepolisian Metropolitan London meluncurkan penyelidikan sendiri terhadap 12 pesta yang digelar di Downing Street selama dua tahun terakhir. [rd/pp]
