Isu Iklim
- Associated Press
PM Australia: Oposisi akan Ingkari Target Emisi Gas Rumah Kaca Jika Menang Pemilu
Perdana Menteri Anthony Albanese pada Senin (10/6) mengatakan bahwa Partai Liberal akan mengingkari target ambisius Australia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada 2030 jika partai oposisi itu memenangkan pemilu yang dijadwalkan dalam waktu satu tahun.
Albanese menjadikan tindakan Australia terhadap perubahan iklim sebagai isu dalam pemilu yang dijadwalkan pada bulan Mei mendatang sebagai tanggapan atas komentar yang disampaikan Peter Dutton, pemimpin partai oposisi konservatif itu, kepada surat kabar Australia The Weekend.
Dutton mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar tersebut bahwa dia menentang rencana pemerintah Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah untuk mengurangi emisi sebesar 43% di bawah tingkat tahun 2005 pada akhir dekade ini, dengan mengatakan “tidak ada gunanya menyetujui target yang tidak memiliki prospek untuk mencapainya.”
Albanese mengatakan Australia akan mencapai target tersebut meskipun ada perkiraan dari Otoritas Perubahan Iklim, sebuah lembaga pemerintah, pada November lalu yang memperkirakan penurunan yang bisa dicapai adalah antara 37% dan 42%.
“Peter Dutton meninggalkan aksi iklim. Keputusannya untuk mengabaikan target tahun 2030 berarti dia meninggalkan Perjanjian Paris,” kata Albanese kepada wartawan, mengacu pada perjanjian yang dibuat oleh pemerintah negara-negara tersebut pada konferensi iklim PBB di Paris pada 2015.
“Jika Anda meninggalkan Perjanjian Paris, Anda akan mendukung Libya, Yaman, dan Iran, dan melawan semua mitra dagang utama kita dan semua sekutu penting kita,” kata Albanese.
Juru bicara oposisi bidang iklim dan energi, Ted O'Brien, mengatakan Dutton mengakui bahwa Australia tidak akan memenuhi target 43% yang ditetapkan Parlemen dalam undang-undang pada September 2022. Parlemen menjadikan target tersebut sebagai undang-undang untuk mendongkrak tingkat kesulitan bagi pemerintahan di masa depan yang menginginkan perubahan iklim dan energi dengan target yang tidak seambisius itu.
Partai Liberal akan mengungkapkan target pengurangan emisi gas rumah kacanya pada tahun 2030 menjelang pemilu berikutnya, yang mungkin akan ditetapkan oleh Albanese pada akhir tahun 2024, kata O’Brien.
“Kami benar-benar berkomitmen terhadap Perjanjian Paris. Kami benar-benar berkomitmen untuk mencapai nol bersih pada tahun 2050, dan kami memiliki rencana untuk mencapainya,” kata O’Brien kepada Australian Broadcasting Corp.
“Apa yang telah kami lakukan adalah menyerukan Partai Buruh untuk mundur” karena membuat undang-undang tentang janji yang tidak dapat ditepati oleh pemerintah, tambah O’Brien.
Anggota parlemen oposisi memberikan suara menentang target pengurangan sebesar 43% yang ditetapkan undang-undang.
Pemerintahan Partai Liberal sebelumnya berjanji di Paris pada tahun 2015 bahwa Australia akan mengurangi emisi antara 26% dan 28% pada tahun 2030. Partai tersebut tetap berkuasa hingga kalah dalam pemilihan umum pada tahun 2022 dari pemerintahan Albanese.
Partai Liberal belum mengubah target tahun 2030 sejak pertemuan Paris itu namun telah menyamakan janjinya dengan Partai Buruh untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050.
Kedua kubu politik mengusulkan jalan yang berbeda untuk mencapai target tahun 2050.
Partai Buruh mengusulkan lebih banyak energi terbarukan seperti listrik yang dihasilkan oleh tenaga surya dan angin, sementara Partai Liberal mengusulkan listrik yang dihasilkan oleh tenaga nuklir. [ab/uh]
See all News Updates of the Day
Sedikitnya 14 Tewas Akibat Banjir di Bosnia
Jablanica, sekitar 70 kilometer (43 mil) barat daya Sarajevo, terdampak paling parah akibat hujan lebat selama 24 jam, yang memutusnya dari dunia luar.
Pihak berwenang mengatakan hujan deras yang membanjiri kota-kota dan memicu tanah longsor, menyebabkan sedikitnya 14 orang tewas di Bosnia pada Jumat (4/10).
Jablanica, sekitar 70 kilometer (43 mil) barat daya Sarajevo, tampaknya terdampak paling parah akibat hujan lebat selama 24 jam, yang memutusnya dari dunia luar.
Media setempat menunjukkan foto-foto tanah longsor mencapai atap rumah-rumah dan foto sebuah masjid yang hanya terlihat menaranya yang mencuat di wilayah Jablanica.
"Hingga saat ini, telah ditemukan 14 mayat korban" di wilayah Jablanica, kata juru bicara Darko Jukan kepada AFP, seraya menambahkan bahwa jumlah korban kemungkinan akan bertambah.
"Saat ini tidak ada yang dapat masuk atau keluar" Jablanica, kata layanan penyelamatan kota di kawasan gunung yang berpenduduk sekitar 4.000 orang tersebut.
Sejumlah orang dari daerah tersebut dilaporkan hilang, kata pihak berwenang. Beberapa yang terluka dievakuasi dengan helikopter pasukan penjaga perdamaian Uni Eropa (EUFOR).
Pada tengah hari Jumat, situasi paling kritis terjadi di desa Donja Jablanica yang masih terputus, kata juru bicara tersebut.
Beberapa jalan dan jembatan di wilayah tersebut ambruk, katanya.
Di Kiseljak, sekitar 20 kilometer sebelah barat Sarajevo, rumah, kebun, dan mobil terendam air, seorang wartawan AFP melaporkan.
Sebagian besar penduduk Bosnia berisiko terkena banjir besar dan tanah longsor, kata badan perlindungan sipil federal dalam sebuah pernyataan.
Petugas pemadam kebakaran, polisi, dan perusahaan utilitas bekerja di daerah yang terkena dampak. Badan perlindungan sipil federal memperingatkan, perlu lebih banyak bantuan untuk mengurangi konsekuensi badai dan hujan.
Perdana Menteri Bosnia yang berdarah campuran Muslim-Kroasia, Nermin Niksic menulis di platform media sosial X bahwa situasinya "sangat serius karena banyak warga masih terjebak di rumah mereka".
Di negara tetangga Kroasia, otoritas cuaca mengeluarkan peringatan untuk wilayah pantai Adriatik utara, semenanjung Istria, dan bagian tengah negara tersebut yang dilanda hujan lebat.
Dalam sebuah pernyataan, disebutkan bahwa banjir diperkirakan akan melanda perkotaan, mengakibatkan gangguan lalu lintas, komunikasi, listrik, dan pasokan air.
Ilmuwan memperingatkan bahwa perubahan iklim memperburuk dampak peristiwa cuaca ekstrem.
Hujan deras dan angin kencang telah menyebabkan banjir yang meluas di Eropa tengah dan timur bulan lalu, menewaskan sedikitnya 24 orang dan menghancurkan perkotaan serta desa-desa di wilayah tersebut. [es/ft]
Migrasi Iklim Suku Asli akibat Lelehnya "Permafrost" di Alaska
Amerika Serikat tak luput dari fenomena migrasi iklim, dan salah satunya terjadi di negara bagian Alaska yang identik dengan suhu udara beku. Perubahan iklim memperparah erosi di sebagian wilayah pesisir, memaksa warga dari suku asli untuk pindah ke wilayah lebih aman.
Pakar: Hutan Amazon Terancam Hilang Sepenuhnya Akibat Karhutla
Setahun yang lalu, Carlos Nobre, salah satu ilmuwan iklim terkemuka Brazil, menjadi satu dari sedikit orang yang menyuarakan optimisme mengenai masa depan planet Bumi.
Salah satu pakar hutan hujan Amazon berusia 73 tahun itu memuji fakta bahwa “untuk pertama kalinya, seluruh pemimpin di kawasan ini bergerak untuk menemukan solusi bagi hutan ini” pada sebuah konferensi tingkat tinggi di Brazil utara.
Akan tetapi, kini, ia memperingatkan bahwa hutan terbesar di dunia, yang dilalap kebakaran hutan terburuk akibat kekeringan dalam puluhan tahun terakhir, berada dalam bahaya eksistensial.
Planet Bumi terancam “kehilangan hutan Amazon,” ujarnya dalam wawancara dengan kantor berita AFP.
Gelombang kebakaran hutan yang mencetak rekor dan dipicu oleh kekeringan parah, yang tak lepas dari pengaruh perubahan iklim dan penggundulan hutan, menyebabkan malapetaka di seluruh Amerika Selatan.
Kekeringan terburuk di Brazil dalam beberapa puluh tahun terakhir telah mengakibatkan kebakaran hutan terbesar dalam lebih dari satu dekade terakhir, dan menyebabkan 80 persen wilayah Brazil diselimuti asap.
Meskipun beberapa negara, termasuk Kanada, secara rutin menghadapi kebakaran hutan dahsyat, bencana di negara-negara tersebut seringkali disebabkan oleh sambaran petir alami yang dengan cepat merembetkan api di tengah vegetasi yang kering, kata Nobre.
Sedangkan di Amazon, sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas ilegal manusia untuk kepentingan pertanian.
“Para penjahat itu sadar bahwa satelit hanya akan mendeteksi kebakaran saat api menyebar hingga luasan 30 atau 40 meter persegi."
“Ini memberi mereka waktu untuk kabur dari lokasi sebelum ditangkap,” tambahnya.
Tidak linear
Februari lalu, pemantau iklim Eropa Copernicus mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya dalam catatan, suhu bumi selama 12 bulan berturut-turut berada pada tingkat 1,5 derajat Celsius lebih panas daripada era praindustri. Hal itu empat tahun lebih awal daripada prediksi semula.
Para pakar telah memperingatkan peristiwa cuaca ekstrem akan sangat meningkat tajam saat suhu Bumi sudah 1,5 derajat Celsius lebih hangat daripada era praindustri.
“Peningkatannya tidak lambat dan linear,” kata Nobre.
“Pada tahun 2024, kita sudah melihat betapa frekuensi fenomena ekstrem menjadi semakin sering terjadi dan memecahkan rekor,” imbuhnya, sambil menambahkan bahwa peningkatan “gelombang panas, hujan lebat, kekeringan dan kebakaran hutan” merupakan contoh-contoh peristiwa cuaca ekstrem yang telah semakin sering terjadi di beberapa wilayah di Bumi.
Dari hutan menjadi sabana?
Nobre memperingatkan bahwa kebakaran yang menghabiskan sebagian besar hutan Amazon berisiko mempercepat transisinya menjadi padang rumput sabana kering.
“Jika pemanasan global berlanjut dan kita tidak menghentikan sepenuhnya penggundulan, degradasi dan kebakaran hutan, maka pada tahun 2050 kita akan melewati titik di mana kita tidak bisa memulihkan itu semua,” ia memperingatkan.
“Dalam 30 hingga 50 tahun, kita akan kehilangan sedikitnya 50 persen wilayah hutan,” ungkapnya.
Peningkatan suhu hingga 2,5 derajat Celsius pada tahun 2050 akan memicu titik kritis baru, jelasnya, termasuk “kehilangan hutan Amazon” sepenuhnya.
Beberapa langkah yang ia kampanyekan untuk mengurangi pemanasan iklim adalah dengan mempercepat transisi ke energi terbarukan dan penanaman massal pepohonan di kota-kota untuk berperan sebagai spons yang menyerap karbon dioksida.
Pepohonan dapat membantu menurunkan suhu perkotaan hingga 4,5 derajat Celsius dan juga meningkatkan kelembapan.
“Spons perkotaan merupakan solusi yang sangat penting di seluruh dunia.” [rd/uh]
Somalia Larang Kantong Plastik Untuk Perangi Polusi
Somalia pada Selasa (1/10) memberlakukan larangan kantong plastik sekali pakai yang sudah lama tertunda untuk mengatasi masalah polusi. Negara itu menjadi negara Afrika terbaru yang berusaha membendung gelombang sampah yang tidak dapat terurai secara alami itu.
Undang-undang baru yang pertama kali diumumkan pada Februari lalu itu melarang kegiatan impor, produksi, penjualan dan penggunaan kantong plastik, yang biasanya berakhir menjadi sampah atau tertimbun di tempat pembuangan akhir.
Pegiat lingkungan dan warga ibu kota Mogadishu menyambut baik larangan yang mereka sebut sudah lama tertunda itu.
“Ini tepat waktu dan merupakan keputusan pemerintah yang sangat baik,” kata Mohamed Gure, yang tinggal di dekat Pasar Bakara, pasar utama kota itu.
Aktivis lingkungan Osman Yusuf mengatakan negara itu sebelumnya sangat bergantung pada kantong plastik, di mana industrinya bernilai lebih dari $50 juta (sekitar Rp763 miliar).
“Tidak ada lagi pembenaran yang tersisa bagi orang untuk terus menggunakan bahan yang mematikan ini,” kata Yusuf.
Akan tetapi, beberapa pihak lain khawatir akan minimnya alternatif yang ramah lingkungan.
“Kami tidak keberatan kantong plastik dilarang, tapi kami butuh waktu dan penggantinya,” kata Lul Mohamed, seorang pemilik toko.
Somalia menyusul negara-negara Afrika lain, termasuk negara tetangganya, Kenya dan Tanzania, yang telah lebih dulu melarang kantong plastik sekali pakai.
Kenya memberlakukan salah satu larangan kantong plastik paling ketat di dunia mulai tahun 2017, di mana warga yang menggunakan kantong plastik akan dikenai denda atau bahkan hukuman penjara.
Program Lingkungan PBB (UNEP) memperkirakan bahwa plastik dalam jumlah yang setara dengan 2.000 truk sampah dibuang ke laut, sungai dan danau setiap harinya.
Setiap tahun, 19 juta hingga 23 juta ton sampah plastik bocor ke ekosistem perairan dunia, menurut UNEP.
Larangan di Somalia mulai berlaku di kala para perunding menyelesaikan sebuah pertemuan di Nairobi pada hari Senin (30/9), dengan harapan dapat mencapai kesepakatan pertama di dunia mengenai polusi plastik.
Kesepakatan itu bertujuan untuk menyusun tanggapan internasional terhadap sampah plastik yang mengancam lingkungan, dari lautan dan sungai hingga pegunungan dan es laut, serta masuknya limbah tersebut ke rantai makanan karena tertelan oleh hewan.
Negara-negara di dunia ditekan untuk menemukan titik temu sebelum negosiasi terakhir diadakan bulan Desember nanti di Korea Selatan. [rd/uh]
- Rio Tuasikal
Indonesia Perkuat Aliansi Dana Iklim Negara Berkembang
Perubahan iklim menjadi salah satu topik utama saat para pemimpin dunia berkumpul dalam Sidang Majelis Umum PBB. Namun untuk mengatasinya, negara-negara berkembang membutuhkan uang yang sangat besar. Indonesia pun turut andil dengan membentuk aliansi pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang.
Forum