Pakta pertukaran intelijen militer itu akan menjadi yang pertama antara Seoul dan Tokyo sejak pendudukan Jepang di Korea.
Kedua negara tetangga, yang sejak lama saling mewaspadai, sama-sama khawatir mengenai pertahanan mereka mengingat Korea Utara dan Tiongkok.
Penandatanganan oleh menteri luar negeri Jepang dan duta besar Korea Selatan itu diperkirakan akan berlangsung Jumat sore di Tokyo. Tapi sesaat sebelum ditandatangani, muncul kabar bahwa Seoul telah meminta penundaan agar perjanjian tersebut dapat dijelaskan kepada partai yang berkuasa yang khawatir dan anggota oposisi dari Majelis Nasional yang marah.
Para politisi itu keberatan dengan apa yang mereka sebut kurangnya transparansi pekan ini oleh pemerintah Korea Selatan dalam menyetujui perjanjian tersebut, serta kuatnya sentimen anti-Jepang di antara warga Korea.
Peneliti senior pada Institut Analisis Pertahanan Korea, Park Chang-kwoun, mengatakan meskipun Korea Selatan dan Jepang memiliki hubungan ekonomi yang erat dan ikatan sosial yang hangat sebagai negara tetangga yang demokratis, namun hubungan militer mereka lemah.
Park mengatakan kesepakatan baru itu akan meningkatkan kepercayaan dan membantu Seoul mengatasi keprihatinannya tentang Pyongyang karena Jepang dan Korea Selatan bisa berbagi intelijen tentang program Korea Utara yang mengupayakan bom nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya.
Tapi Park memperingatkan bahwa karena ketegangan secara historis dan territorial yang telah berlangsung lama antara Korea Selatan dan Jepang, keprihatinan di kalangan warga Korea tentang kerjasama yang lebih erat dengan Jepang perlu dihilangkan.
Semenanjung Korea berada di bawah pendudukan Jepang yang brutal selama hampir sebagian besar paruh pertama abad ke-20 dan banyak warga Korea Selatan yang tetap mempertahankan sentimen anti-Jepang.
Kelompok-kelompok sipil Korea Selatan, dan politisi oposisi mengecam perjanjian militer itu, dengan sebagian menyatakan itu sama saja dengan memberikan pengampunan kepada Jepang secara de facto atas kekejaman masa perang tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cho Byung-jae, sehari sebelumnya, berupaya mengecilkan pentingnya Keamanan Umum dari Perjanjian Informasi Militer itu.
Cho mengatakan ada prediksi dan kesalahpahaman yang tidak akurat tentang perjanjian itu, berpendapat bahwa itu tidak benar-benar memusatkan perhatian pada berbagi rahasia militer. Ibarat mangkuk, katanya, dan apa yang akan dimasukkan ke dalam mangkuk itu adalah masalah terpisah yang belum ditentukan.
Sikap semacam itu yang dilontarkan oleh juru bicara pemerintah membuat frustrasi wartawan dan membuat marah beberapa politisi.
Pemerintah juga berdiam diri tentang perjanjian tertentu. Laporan-laporan media mengatakan perjanjian itu berarti Korea Selatan dan Jepang akan dapat berbagi intelijen tentang Korea Utara dan bahwa Seoul akan mendapatkan akses gambar dan data yang diperoleh dari satelit mata-mata dan pesawat intai Jepang.
Kedua negara tetangga, yang sejak lama saling mewaspadai, sama-sama khawatir mengenai pertahanan mereka mengingat Korea Utara dan Tiongkok.
Penandatanganan oleh menteri luar negeri Jepang dan duta besar Korea Selatan itu diperkirakan akan berlangsung Jumat sore di Tokyo. Tapi sesaat sebelum ditandatangani, muncul kabar bahwa Seoul telah meminta penundaan agar perjanjian tersebut dapat dijelaskan kepada partai yang berkuasa yang khawatir dan anggota oposisi dari Majelis Nasional yang marah.
Para politisi itu keberatan dengan apa yang mereka sebut kurangnya transparansi pekan ini oleh pemerintah Korea Selatan dalam menyetujui perjanjian tersebut, serta kuatnya sentimen anti-Jepang di antara warga Korea.
Peneliti senior pada Institut Analisis Pertahanan Korea, Park Chang-kwoun, mengatakan meskipun Korea Selatan dan Jepang memiliki hubungan ekonomi yang erat dan ikatan sosial yang hangat sebagai negara tetangga yang demokratis, namun hubungan militer mereka lemah.
Park mengatakan kesepakatan baru itu akan meningkatkan kepercayaan dan membantu Seoul mengatasi keprihatinannya tentang Pyongyang karena Jepang dan Korea Selatan bisa berbagi intelijen tentang program Korea Utara yang mengupayakan bom nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya.
Tapi Park memperingatkan bahwa karena ketegangan secara historis dan territorial yang telah berlangsung lama antara Korea Selatan dan Jepang, keprihatinan di kalangan warga Korea tentang kerjasama yang lebih erat dengan Jepang perlu dihilangkan.
Semenanjung Korea berada di bawah pendudukan Jepang yang brutal selama hampir sebagian besar paruh pertama abad ke-20 dan banyak warga Korea Selatan yang tetap mempertahankan sentimen anti-Jepang.
Kelompok-kelompok sipil Korea Selatan, dan politisi oposisi mengecam perjanjian militer itu, dengan sebagian menyatakan itu sama saja dengan memberikan pengampunan kepada Jepang secara de facto atas kekejaman masa perang tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cho Byung-jae, sehari sebelumnya, berupaya mengecilkan pentingnya Keamanan Umum dari Perjanjian Informasi Militer itu.
Cho mengatakan ada prediksi dan kesalahpahaman yang tidak akurat tentang perjanjian itu, berpendapat bahwa itu tidak benar-benar memusatkan perhatian pada berbagi rahasia militer. Ibarat mangkuk, katanya, dan apa yang akan dimasukkan ke dalam mangkuk itu adalah masalah terpisah yang belum ditentukan.
Sikap semacam itu yang dilontarkan oleh juru bicara pemerintah membuat frustrasi wartawan dan membuat marah beberapa politisi.
Pemerintah juga berdiam diri tentang perjanjian tertentu. Laporan-laporan media mengatakan perjanjian itu berarti Korea Selatan dan Jepang akan dapat berbagi intelijen tentang Korea Utara dan bahwa Seoul akan mendapatkan akses gambar dan data yang diperoleh dari satelit mata-mata dan pesawat intai Jepang.
