Peneliti dari Lembaga Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan ukuran religiositas seseorang tidak bisa hanya dilihat dari “luar”. Kenyataannya, kata Bambang, jika melihat kasus-kasus yang terjadi selama ini banyak mereka yang memiliki latar belakang agamawan terlibat kasus-kasus korupsi. Untuk itu, ia berpendapat apabila Kapolri menyatakan bahwa memprioritaskan santri untuk meningkatkan religiositas personel kepolisian tentu tidak tepat.
Dalam banyak penelitian, ungkap Bambang, tidak ada hubungan secara langsung tingkat religiositas seseorang berdampak pada pada perilaku koruptif di suatu lembaga.
“Pelaku-pelaku korupsi banyak melibatkan para agamawan. Kita lihat kasus-kasus di Kementerian Agama maupun yang lainnya, itu juga menunjukan bahwa mereka yang memiliki latar belakang agama yang kuat, sama saja memiliki perilaku yang koruptif.,” ujarnya kepada VOA.
Yang lebih penting, kata Bambang, bukan memprioritaskan santri untuk memperbaiki personel kepolisian, tetapi harusnya lebih memperbaiki sistem kontrol dan pengawasan di institusi Polri, termasuk bagaimana membangun birokrasi yang lebih bagus. Pasalnya, sebaik apapun input yang masuk ke Polri selama sistemnya tidak benar, lingkungannya tidak bagus, ini akan merusak “input-input” yang bagus itu.
Menurut Bambang, perilaku koruptif di kepolisian terjadi secara sistemik. Oleh krena itu, kalau hanya sekedar memprioritaskan asal calon tanpa ada perbaikan sistem yang substansial di internal, maka menurutnya itu percuma saja.
“Yang terbaik sistem rekruitmen, meritrokasi, terkait dengan promosi, demosi. Sistem kontrol dan pengawasan itu yang harus diperbaiki. Dan semuanya butuh konsistensi dan transparansi. Tanpa adanya transparansi dan konsistensi akan mengulang-ulang lagi kesalahan yang terjadi,” ujar Bambang.
Hal yang sama juga diungkapkan dosen sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Abe Widyanta. Menurutnya, banyak polisi yang melakukan korupsi bukan karena rendahnya tingkat religiositas polisi, melainkan karena sistem yang buruk. Sistem di lingkup internal Polri yang buruk, membuat korupsi makin subur.
Untuk memberantas anak buahnya berbuat korupsi, Abe menyarankan Kapolri menegakkan hukum secara benar secara internal. Menurutnya, banyak anggota kepolisian yang melakukan korupsi, tetapi tidak jelas penindakan hukumnya sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap anggota lainnya.
Dia menjelaskan perilaku terbentuk dari kebiasaan, sehingga masuknya orang-orang dengan tingkat religiositas tinggi ke dalam lingkungan dengan sistem yang buruk justru akan membuat orang itu ikut menjadi buruk.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen menjaga marwah institusi dengan terus berbenah. Setiap keberhasilan anggota Polri akan mendapatkan reward dan setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku. [fw/lt]
Forum