Debat perdana tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Ridwan kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno yang dilangsungkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI Jakarta pada Minggu (6/10) malam berlangsung panas. Tema besar “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global” dinilai tepat untuk memicu jawaban-jawaban guna menyelesaikan masalah di kota berpenduduk 11,5 juta jiwa itu.
Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyampaikan keinginannya untuk mendongkrak peringkat Jakarta dalam indeks kota global melalui pemberdayaan SDM, dengan meningkatkan kegiatan bisnis dan perekonomian dan membuka saluran informasi seluas-luasnya.
Dalam Indeks Kota Global versi Kearney, Jakarta berada di peringkat ke-74 dari 156 kota di seluruh dunia. Indeks Kearney mengevaluasi kinerja kota berdasarkan 27 metrik di lima dimensi, yaitu aktivitas bisnis, sumber daya manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan keterlibatan politik. Pramono Anung mengatakan SDM memberikan kontribusi hingga 30 persen sebagai indikator yang menentukan peringkat kota global versi Kearney.
Ia yakin jika fasilitas seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Ungggul (KJMU) betul-betul dihadirkan dengan serius oleh negara, maka akan terjadi peningkatkan kualitas SDM dan penyerapan tenaga kerja.
"Maka pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan job fair setiap tiga bulan sekali di kantor kecamatan, bahkan kalau perlu di kantor kelurahan. Inilah yang akan kami lakukan secara detail. Saya bercita-cita kalau saya dapat, aman ini, ini saya yakin, hakul yakin, lima tahun ke depan Jakarta akan menjadi (peringat ke-) 50 kota global dunia," katanya.
Sebaliknya calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, menyatakan akan membangun Jakarta dengan konsep desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi, yakni dengan memberdayakan kelurahan, rukun warga (RW), dan rukun tetangga (RT).
"Kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya merekan dengan cara diberi anggaran Rp 200 juta per tahun per RW. Total Rp1 miliar selama lima tahun," ujarnya seraya mengungkapkan rencana menaikkan insentif bagi RT dan RW, PKK, dan pos pelayanan terpadu (Posyandu).
Sementara kandidat gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengatakan akan memusatkan perhatian pada pembenahan masalah adab untuk meningkatkan SDM dan sekaligus mengatasi persaingan tidak sehat di lingkungan pekerjaan.
"Gubernur sebagai ayah daripada warga Jakarta harus mendahulukan yang ber-KTP Jakarta karena ternyata banyak yang masuk ke Jakarta, dan itu membuat banyak warga Jakarta tidak punya kesempatan diterima di suatu peerjaan," tuturnya.
Ketiga Cagub Dinilai Tak Kuasai Masalah Jakarta
Menanggapi visi misi ketiga calon gubernur dan wakil gubernur tersebut, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadianysah, menilai dari sisi ekonomi yang agak jelas visi dan misinya untuk meningkatkan Jakarta sebagai kota global adalah Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Namun, secara umum visi ketiganya hampir sama karena mereka tidak menguasai masalah Jakarta sepenuhnya.
"Yang lemah itu di sektor inovasi dan riset. Kan, salah satu syarat untuk kota global indikatornya mengenai inovasi dan riset. Ini nggak ada agar anggaran diperuntukkan bagi para peneliti untuk riset pengembangan Jakarta misalnya," katanya.
Trubus juga menilai ketiga kandidat gubernur tidak memperhatikan isu hunian yang nyaman, yang sebenarnya merupakan indikator nomor tiga untuk menjadi kota global. Toleransi Jakarta terhadap permukiman kumuh semestinya 0 persen. Sementara saat ini berada di kisaran 23-25 persen.
Gagasan Ridwan Kamil agar tiap RW mendesain sendiri kota global versi mereka, dinilai tidak realistis karena membutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan. Untuk menjadi kota global, butuh ekonomi dan konektifitas. Sementara ekonomi terkait erat dengan investasi, lapangan pekerjaan, daya beli masyarakat, tambah Trubus.
Sejauh ini, dia memandang ketiga kandidat gubernur masih konseptual, sedangkan untuk jadi program harus rasional, terlaksana, dan ada anggarannya. Misalnya ambisi Pramono Anung untuk meningkatkan peringkat Jakarta di Indeks Kota Global yang dinilai tidak esensial karena tidak mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapainya.
Sementara janji sekolah gratis bagi perempuan versi Ridwan Kamil, dinilai bukan sesuatu yang baru dan bakal membutuhkan anggaran yang besar, Jika dana ada, pelatihan-pelatihan apa saja yang akan diberikan untuk memberdayakan perempuan.
Kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta akan berlangsung hingga 23 November. Sementara hari pemungutan suara akan digelar pada 27 November. [fw/em]
Forum