Lima pemimpin Kepulauan Pasifik dijadwalkan tiba di Vanuatu pada Selasa (22/8) untuk mempertimbangkan kemungkinan mendeklarasikan posisi "netral" di tengah persaingan yang meningkat antara Amerika Serikat (AS) dan China.
Para pemimpin Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji dan Kaledonia Baru -- semuanya anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) – akan bertemu selama dua hari mulai Rabu (23/8) di Pusat Konvensi Nasional, kata para pejabat. Berbeda dengan empat negara lain, Kaledonia Baru diwakili pemimpin partai FLNKS yang berkuasa di teritori Prancis itu.
MSG adalah organisasi kerja sama subkawasan Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antaranggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan kestabilan keamanan.
Wakil Perdana Menteri Vanuatu Matai Seremaiah, berbicara setelah pertemuan para menteri luar negeri pada Senin (21/8), mengatakan para pemimpin itu akan mempertimbangkan pendeklarasian "wilayah damai dan netral".
Lima negara, yang secara strategis terletak di Pasifik Selatan dan sangat penting selama Perang Dunia Kedua, kembali menjadi pusat kontes geopolitik: Kepulauan Solomon memiliki pakta keamanan dengan China, Papua Nugini menandatangani kesepakatan kerja sama pertahanan dengan AS, sementara Fiji minggu lalu menjadi tuan rumah bersama konferensi kepala pertahanan Indo-Pasifik dengan AS, yang dihadiri China.
Perdana Menteri Vanuatu Ishamel Kalsakau menghadapi kecaman politik karena menandatangani kesepakatan keamanan dengan Australia, setelah beberapa anggota parlemen negara itu khawatir langkah itu dapat mengecewakan China, pemberi pinjaman infrastruktur utama.
Kalsakau lolos dari mosi tidak percaya di parlemen pekan lalu, tetapi pemerintahannya telah kehilangan mayoritas suara.
MSG dibentuk empat dekade lalu untuk mendorong kemerdekaan bagi kelompok pribumi Melanesia, dan markas barunya di Vanuatu didanai oleh China.
Para pemimpin akan mempertimbangkan "usulan deklarasi di wilayah MSG yang damai dan netral yang bertujuan untuk memajukan implementasi Inisiatif Keamanan MSG untuk mengatasi kebutuhan keamanan nasional di wilayah MSG," kata Seremaiah, dalam komentar yang dilaporkan oleh Vanuatu Daily Post pada Selasa (22/8).
Seorang pejabat Vanuatu mengatakan kepada Reuters bahwa deklarasi netralitas diperkirakan akan diadopsi oleh para pemimpin MSG.
Graeme Smith, seorang peneliti senior di Departemen Urusan Pasifik di Universitas Nasional Australia, mengatakan cita-cita netralitas sebetulnya sudah eksis sebelum munculnya persaingan geopolitik antara China dan AS, dan merupakan "bagian besar dari identitas nasional" di Vanuatu.
“Kehadiran China yang meningkat, seperti halnya kehadiran Uni Soviet yang meningkat pada 1980-an, menempatkan doktrin tersebut di bawah tekanan,” tambahnya.
Blok diplomatik utama kawasan itu, Forum Kepulauan Pasifik yang beranggotakan 18 negara, termasuk Australia, tahun lalu menolak dorongan China agar 10 negara menandatangani kesepakatan keamanan dan perdagangan, di tengah kekhawatiran bahwa kawasan itu perlu tetap bersatu dalam masalah ini.
Sekretariat MSG mengatakan pada tahun ini kelompok lima negara subkawasan Melanesia harus mempertimbangkan kerja sama keamanan dengan China. Smith mengatakan itu adalah landasan baru bagi MSG untuk mempertimbangkan deklarasi keamanan.
Apakah akan menerima kelompok kemerdekaan Papua Barat sebagai anggota -- langkah yang ditentang oleh Indonesia -- juga akan menjadi topik utama perdebatan, kata seorang pejabat Vanuatu. [ab/uh]
Forum