Pemerintahan Trump, Kamis (6/2) memaparkan rencana untuk memangkas secara drastis jumlah anggota staf untuk proyek-proyek bantuan Amerika Serikat di seluruh dunia sebagai bagian dari pembubaran Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan hanya menyisakan kurang dari 300 orang dari ribuan karyawan.
Kamis malam, asosiasi pekerja federal mengajukan gugatan yang meminta pengadilan federal untuk menghentikan penutupan, dengan alasan bahwa Presiden Donald Trump tidak memiliki kewenangan untuk menutup sebuah badan yang dilindungi oleh undang-undang kongres.
Dua karyawan USAID saat ini dan satu mantan pejabat senior USAID memberi tahu The Associated Press tentang rencana pemerintah tersebut, yang disampaikan kepada pejabat senior yang tersisa di badan tersebut pada hari Kamis. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena perintah pemerintahan Trump yang melarang staf USAID berbicara dengan siapa pun di luar badan mereka.
Rencana tersebut akan menyisakan kurang dari 300 staf dari apa yang saat ini berjumlah 8.000 karyawan langsung dan kontraktor. Mereka, bersama dengan 5.000 staf internasional yang direkrut secara lokal di luar negeri yang jumlahnya tidak diketahui, akan menjalankan beberapa program penyelamatan nyawa yang menurut pemerintah akan terus dilanjutkan untuk sementara waktu.
Tidak jelas apakah pengurangan menjadi 300 akan bersifat permanen atau sementara, yang berpotensi memungkinkan lebih banyak pekerja untuk kembali setelah apa yang dikatakan pemerintahan Trump sebagai peninjauan ulang program bantuan dan pembangunan mana yang ingin dilanjutkan.
Pemerintah awal minggu ini memberi hampir waktu 30 hari mulai Jumat (7/2) kepada semua anggota staf USAID yang ditempatkan di luar negeri, untuk kembali ke Amerika Serikat. Pemerintah akan menanggung biaya perjalanan dan kepindahan mereka. Pekerja yang memilih untuk tinggal lebih lama, kecuali mereka menerima keringanan kesulitan khusus, mungkin harus menanggung biaya mereka sendiri, sebuah pemberitahuan di situs web USAID mengatakan pada Kamis malam.
Berbicara kepada wartawan pada hari Senin di El Salvador, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menggambarkan badan tersebut secara historis "tidak responsif" terhadap Kongres dan Gedung Putih, meskipun badan tersebut, katanya, seharusnya menerima arahan dari Departemen Luar Negeri.
"USAID memiliki sejarah mengabaikan hal itu dan memutuskan bahwa entah bagaimana ada badan amal global yang terpisah dari kepentingan nasional," kata Rubio. "Ini adalah uang pembayar pajak, dan kita berutang jaminan kepada rakyat Amerika bahwa setiap dolar yang kita belanjakan di luar negeri digunakan untuk sesuatu yang memajukan kepentingan nasional kita."
Berbicara di Republik Dominika pada hari Kamis, Rubio mengatakan pemerintah Amerika Serikat akan terus memberikan bantuan asing.
"Namun, bantuan asing yang diberikan haruslah yang masuk akal dan sejalan dengan kepentingan nasional kita," katanya kepada wartawan.
Pemerintahan Trump dan sekutu miliarder Elon Musk, yang menjalankan Departemen Efisiensi Pemerintah yang melakukan pemotongan anggaran, sejauh ini telah menargetkan USAID dengan sangat keras dalam tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pemerintah federal dan banyak programnya.
Sejak pelantikan Trump pada 20 Januari, pembekuan dana yang besar-besaran telah menutup sebagian besar program lembaga tersebut di seluruh dunia, dan hampir semua pekerjanya telah diberi cuti administratif atau dirumahkan. Musk dan Trump telah berbicara tentang penghapusan USAID sebagai lembaga independen dan memindahkan program-program yang masih ada di bawah Departemen Luar Negeri.
Anggota parlemen Demokrat dan pihak lain menyebut tindakan tersebut ilegal tanpa persetujuan kongres.
Argumen yang sama diajukan oleh American Foreign Service Association dan American Federation of Government Employees dalam gugatan mereka, yang meminta pengadilan federal di Washington untuk memaksa pembukaan kembali gedung-gedung USAID, mengembalikan stafnya untuk bekerja, dan memulihkan pendanaan.
Pejabat pemerintah "gagal mengakui konsekuensi bencana dari tindakan mereka, baik yang berkaitan dengan pekerja Amerika, kehidupan jutaan orang di seluruh dunia, maupun kepentingan nasional Amerika Serikat," kata gugatan tersebut. [es/ ft]
