Meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, Indonesia diketahui akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan berbagai acara internasional.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah akan menggelar proyek contoh untuk mempersiapkan acara internasional di tanah air.
“Sehingga rencananya kita akan melakukan pilot project pertemuan internasional di tahun ini yang pertama mungkin pertemuan internasional kesehatan, nanti juga akan ada event bulu tangkis internasional, juga nanti meeting pertama G20 akan mulai,” ungkap Budi dalam telekonferensi pers, di Jakarta, Senin (1/11).
Di dalam pilot project tersebut, kata Budi pemerintah akan mengevaluasi hal-hal apa yang sudah baik implementasinyadan mencari tahu hal-hal saja yang perlu diperbaiki. Menurutnya, hal ini penting untuk dilakukan sehingga pemerintah akan lebih siap dalam menyelenggarakan event bergengsi tersebut utamanya dalam hal penerapan protokol kesehatan.
Seperti diketahui, akan ada acara berskala internasional yang akan diselenggarakan di Bali tahun depan, yakni Indonesia Masters 2021 pada 11-21 November, Indonesia Open 2021 pada 23-28 November, BWF Tour Final 2021 pada 1-5 Desember, dan KTT G20.
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan strategi 3T dan penerapan protokol kesehatan menjadi sangat penting untuk dipertahankan. Apalagi, kasus COVID-19 di tanah air pada saat ini sedang turun, sehingga seringkali masyarakat abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Budi juga memastikan pihaknya akan tetap waspada agar tidak terjadi ledakan kasus.
“Kami juga matian-matian akan mempertahankan ini karena akan banyak event internasional besar tahun depan di Bali, seperti G20 dan lain-lain,” tuturnya.
Aktif Surveilance
Guna mengantisipasi perebakan kasus COVID-19 dalam penyelenggaraan pendidikan tatap muka (PTM) di sekolah, pemerintah pun akan proaktif dalam menjalankan surveilance atau pengawasan dalam pelaksanaan di lapangan. Sejauh ini, kata Budi memang ditemukan ada beberapa kasus konfirmasi positif di sekolah yang melaksanakan PTM, namun ia menegaskan bahwa jumlahnya relatif sedikit. Untuk mencegah agar kasus tidak semakin melonjak tinggi, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak Kemendikud Ristek, dan pemerintah daerah setempat mulai dari level kabupaten/kota hingga provinsi.
“Jadi kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan sampai bupati dan walikota juga bisa melihat seluruh sekolah hasil surveilance-nya seperti apa, demikian naik ke level provinsi sampai ke nasional. Dengan demikian kalau ada lonjakan-lonjakan dini dari kasus di level kelas tertentu, kita bisa tutup kelasnya saja. Kalau itu sudah agak menyebar ke sekolah, kita akan menutup 14 hari, sekolahnya saja. Tapi sekolah yang lain tetap masih bisa berjalan, dan sesudah 14 hari sekolahnya juga sudah bisa melakukan tatap muka lanjutan dengan perbaikan dari implementasi prokes. Dengan demikian kita akan bisa mengendalikan pandemi ini tapi tetap beraktivitas secara normal, karena PTM sangat penting sekali,” jelasnya.
Akselerasi Vaksinasi
Guna mempersiapkan sejumlah event internasional ini, pemerintah pun akan mengejar cakupan vaksinasi COVID-19. Sampai detik ini, setidaknya sudah 119 juta orang atau 57 persen dari target vaksinasi sudah menerima dosis pertama, sedangkan vaksinasi lengkap sudah mencapai 73,8 juta orang atau 35 persen dari target. Pihaknya berharap pada akhir tahun pemerintah bisa menyuntikan 290-300 juta suntikan, di mana sebanyak 168 juta orang atau 80,9 persen untuk dosis pertama, dan 123 juta orang atau 59 persen untuk vaksinasi dosis lengkap.
“WHO sudah bilang diharapkan seluruh negara sampai akhir tahun 2021 ini sebaiknya sudah bisa mencapai 40 persen dosis kedua. Jadi perhitungan kami, Indonesia Insha Allah bisa 60 persen jadi sudah melampaui target yang diberikan oleh WHO,” tuturnya.
Mitigasi Risiko
Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan penyelenggaran acara internasional yang berskala besar bisa dilakukan asalkan pemerintah melakukan berbagai penguatan strategi pandemi seperti strategi 3T, penegakan protokol kesehatan, dan perluasan cakupan vaksinasi dosis lengkap secara massif.
“Bahwa ini hal-hal yang sulit kita hindari, oleh karena itu salah satu upayanya adalah menempatkan masyarakat maupun pendatang dalam kondisi yang lebih kecil risikonya dengan cara apa? Kita kejar setidaknya ketika penyelenggaraan itu dilakukan cakupan vaksinasi lengkap kita itu sudah 70 persen, atau minimal 60 persen,” ungkapnya kepada VOA.
Selain itu, katanya, pemerintah harus tetap menjaga positivity rate di bawah satu persen, dan juga angka reproduksi virus di bawah satu. Ia pun mengimbau, wilayah Bali yang menjadi tempat penyelenggaraan event internasional tersebut harus benar-benar dijaga dengan baik, agar acara tersebut tidak menimbulkan lonjakan kasus yang signifikan.
“Misalnya Bali, karena relatif lebih mudah untuk mengendalikannya kalau dalam satu pulau, dan kita punya waktu untuk itu. Menurut saya sangat memungkinan dan bisa digelar dengan risiko yang rendah dengan syarat-syarat yang tadi dipenuhi. Kalau bicara konteks delegasi seperti itu tidak perlu ada karantina, asal mereka penerima vaksinasi penuh, tidak dalam kasus kontak dan tidak ada gejala, dan cakupan vaksinasi lengkapnya kalau bisa di atas 85 persen,” jelasnya.
Peningkatan Kasus
Dalam kesempatan yang sama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan telah terjadi kenaikan kasus di 131 kabupaten/kota.
“Kondisi saat ini secara agregat, angka nasional penularan terjadi penurunan, tetapi ada sekitar 131 kabupaten/kota yang mengalami tren kenaikan ,disamping itu juga ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan,” ungkap Muhadjir.
Pemerintah, kata Muhadjir, akan menaruh perhatian khusus pada wilayah Bali dengan melakukan intervensi besar-besaran agar kasus di Pulau Dewata tersebut tidak mengalami tren kenaikan. Menurutnya, hal ini dilakukan mengingat Bali akan menjadi tempat penyelenggaraan berbagai event besar internasional.
Selain itu, Muhadjir juga mengumumkan polemik tes PCR yang sebelumnya diberlakukan pada moda transportasi udara. Ia menegaskan, kini penumpang pesawat bisa berpergian ke Jawa dan Bali dengan hanya menyertakan tes antigen saja.
“Kemudian untuk perjalanan, akan ada perubahan yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali. Perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa dan Bali. Sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri,” pungkasnya. [gi/ab]
