Pemerintah Libya dukungan PBB, Jumat (21/8), mengumumkan gencatan senjata nasional dan menyerukan demiliterisasi kota strategis Sirte yang dikontrol pasukan saingannya.
Dalam sebuah pernyataan terpisah, ketua DPR di kawasan pemerintahan saingan yang berbasis di wilayah timur, juga menyerukan gencatan senjata.
Kedua pengumuman itu muncul di tengah-tengah kekhawatiran terjadinya eskalasi dalam konflik yang telah berlangsung lebih dari sembilan tahun.
Kedua pemerintahan sama-sama menyerukan pengakhiran blokade minyak yang diberlakukan kubu komandan militer Khalifa Hifter sejak awal tahun ini. Hifter adalah sekutu ketua DPR tersebut. Mereka juga menyerukan agar pendapatan minyak, yang menjadi sumber penghasilan utama Libya, mengalir ke akun bank Perusahaan Minyak Nasional Libya (NOC) di luar negeri.
Kelompok-kelompok kesukuan yang berpengaruh di wilayah timur Libya dan terkenal setia kepada Khalifa Hifter menutup terminal-terminal ekspor dan menyumbat saluran-saluran pipa minyak utama sejak awal tahun. Langkah itu ditujukan untuk menekan saingan-saingan mereka di pemerintahan yang berbasis di Tripoli.
Fayez Sarraj, kepala Pemerintahan Kesepakatan Nasional (GNA), juga mengumumkan bahwa pemilu parlemen dan presiden akan dilangsungkan pada Maret tahun depan.
Perkembangan-perkembangan ini terjadi di tengah-tengah munculnya tekanan internasional dan kekhawatiran akan terjadinya peningkatan dalam perang proksi yang akan sangat mengacaukan.
Kedua pernyataan itu menyerukan demiliterisasi kota Sirte dan kawasan Jufra di wilayah tengah Libya, dan meminta polisi di kedua belah pihak menjalin operasi gabungan untuk memastikan keamanan di sana.
Belum ada pernyataan dari militer Hifter namun Hifter sepakat dengan prakarsa Mesir Juni lalu yang mencakup gencatan senjata. Misi Dukungan PBB di Libya juga menyambut pernyataan kedua belah pihak itu, dan menyerukan pengusiran tentara asing dan tentara bayaran dari Libya. Kedua pihak yang terlibat dalam konflik sama-sama didukung ribuan tentara bayaran. [ab/uh]
