Meski bahan pangan terus mengalami kenaikan harga menjelang bulan puasa, namun pemerintah menjamin stok pangan cukup. Menurut Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu pihaknya juga bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum agar distribusi komoditas pangan lancar.
Usai mengunjungi beberapa pasar tradisional, kepada pers di Jakarta, Sabtu, Menteri Perdagangan Mari Pangestu mengakui berbagai hambatan masih mengganggu distribusi pangan terutama buruknya infrastruktur. Meski demikian ditegaskan Menteri Mari Pangestu pemerintah akan berupaya maksimal agar stok pangan nasional cukup hingga ke daerah-daerah.
Mengenai naiknya harga berbagai kebutuhan pangan, Menteri Mari Pangestu berpendapat situasi tersebut bersifat sementara karena menjelang bulan puasa kebutuhan masyarakat terus meningkat. Pemerintah, tegas Menteri Mari Pengestu, juga akan giat melakukan operasi pasar agar harga berbagai kebutuhan masyarakat stabil.
“Pasti pasokannya cukup untuk situasi sekarang dengan stok yang kita pantau kita sudah bisa memastikan bahwa itu aman, tentu yang harus kita jaga tidak terganggu distribusi, nah ini kalau tidak terganggu distribusi bisa karena cuaca, bisa karena ada jalan rusak atau apa, nah ini tentu kita memerlukan koordinasi dengan baik dengan perhubungan,” demikian keterangan Mari Pangestu.
Sementara, menurut Ketua Kelompok Kerja bidang Penyangga Pangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, Ismet Hassan Putro, dibalik sikap optimistis pemerintah bahwa stok pangan cukup menjelang beberapa hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, tetap saja pemerintah mengandalkan impor sebagai penyelesaian akhir soal pangan.
Ia mengingatkan beberapa waktu lalu pemerintah sudah menyatakan akan impor beras untuk menjaga stok hingga akhir tahun dan juga impor beberapa komoditas pangan lainnya merupakan keputusan tidak adil karena stok pangan yang dikatakan pemerintah aman bukan dari hasil dalam negeri. Langkah pemerintah itu menurutnya berdampak negatif terhadap kehidupan petani lokal karena hasil panen mereka harus bersaing dengan produk impor. Jika sudah demikian ditegaskannya, stok pangan yang dikatakan pemerintah aman tidak akan ada artinya.
Ismet mengatakan, “Pemerintah itu mustinya sekarang ini itu sudah mulai menugaskan kepada BUMN perkebunan untuk hai saya tugaskan kepada kalian untuk membuka ladang persawahan di seluruh Indonesia jumlahnya 1 juta hektar, pupuk tolong dibantu, dananya tolong disiapkan dari BRI melalui kredit rakyat, pekerjakan itu rakyat, itu kan berpikir jangka panjang berarti gitu lho, jangan berpikir selalu mudah impor, sebentar-sebentar impor, ya betul yang untung orang-orang yang dekat dengan Departemen Perdagangan kan karena dapat konsesi dari situ kan, akibatnya yang dapat sekelompok orang saja begitu kan, bangsa ini terlindas, petani dihianati kan oleh cita-cita itu, oleh semangat itu.”
Beberapa waktu lalu pemerintah mengatakan akan kembali impor beras untuk mengamankan stok. Meski saat ini pemerintah punya stok beras sekitar 500 ribu ton namun Bada Urusan Logistik atau Bulog butuh stok sekitar 1,5 juta ton ditambah lagi beras untuk masyarakat miskin atau raskin sekitar 1 juta ton. Kebutuhan tersebut membuat pemerintah tidak berani ambil resiko jika terjadi berbagai kemungkinan negatif terutama cuaca.
Selain beras pemerintah juga tetap impor berbagai kebutuhan lain seperti daging sapi, daging ayam, buah-buahan, gula hingga garam. Setiap tahun kebutuhan garam nasional sekitar 3 juta ton, separuh di antaranya dipasok dari Australia dan India.
