Presiden Joko Widodo sebelumnya mengumumkan sudah memesan ratusan juta dosis vaksin COVID-19 impor. Namun, beredar kabar, pemerintah membatalkan sejumlah pembelian vaksin tersebut.
Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito pun tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya mengenai kabar ini. Ia hanya mengatakan akan ada penjelasan pihak-pihak terkait.
“Lebih baik kita menunggu rilis resmi dari pihak terkait yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN,” ungkap Wiku kepada VOA melalui pesan singkat, di Jakarta, Senin (26/10).
Lanjutnya, pemerintah masih berdiskusi untuk memutuskan vaksin mana yang aman dan efektif untuk digunakan di Indonesia.
“Kandidat-kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia saat ini penggunaannya masih dalam pembahasan oleh jajaran pemerintahan,” jelas Wiku.
Sebelumnya, pemerintah tengah memfinalisasi pembelian vaksin COVID-19 dari perusahaan penyedia vaksin dari China, yakni Sinovac, Cansino, dan G42/Sinopharm, dan yang terbaru dengan AstraZeneca dari Inggris.
Namun, kabar batalnya pembelian vaksin dari AstraZeneca datang dari Achmad Yurianto yang kala itu masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan ketika diwawancara oleh media IDN Times.
Yurianto kepada IDN Times mengungkapkan Indonesia tidak jadi memesan karena perusahaan tersebut tidak ingin bertanggung jawab jika terjadi kegagalan produksi vaksin corona pada pertengahan 2021.
Pemerintah pun, ujar Yuri batal membayar uang muka senilai USD250 juta, atau sekitar Rp 3,67 triliun.
"Di dalam kontrak kesepakatan (dengan AstraZeneca) mengatakan ini kan belum ada produksinya, jadi uang muka (yang dibayarkan) akan digunakan untuk membangun produksi di Thailand. Di klausul lainnya bila terjadi kegagalan dalam produksi (vaksin COVID-19) maka mereka tidak boleh disalahkan. Ya, kami tidak jadi pesan," ujar Yurianto.
Saat ini Yuri telah dicopot dari jabatan itu dan dirotasi menjadi Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Jumat (23/10) pada pukul 14.30 WIB.
Jokowi Klaim, Pemerintah Tidak Gegabah Terkait Vaksin COVID-19
Sementara itu, dalam Rapat Terbatas, Senin (26/10) di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah tidak ingin terburu-buru melakukan program vaksinasi COVID-19. Ia ingin memastikan bahwa vaksin tersebut aman sehingga tidak ada efek samping yang berbahaya bagi masyarakat.
“Hati-hati. Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomor duakan. Tidak bisa. Jangan timbul persepsi bahwa pemerintah itu tergesa-gesa. Terburu-buru tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada. Tolong ini betul-betul kita lalui semuanya,” ungkap Jokowi.
Jokowi mengaku bahwa memang pemerintah ingin bergerak cepat dalam mengatasi pandemi, termasuk dalam hal menemukan vaksin COVID-19. Namun, langkah cepat itu harus diiringi dengan perencanaan dan persiapan yang matang.
“Mengapa perlu kecepatan? Karena memang semua negara tengah berlomba-lomba untuk memberi vaksin ini secepat-cepatnya. Dan kita tahu ini semua memang kejar-kejaran. Semua mengejar yang namanya vaksin agar warga mereka bisa cepat pulih dan ekonominya bisa bangkit,” jelasnya
Harga Vaksin COVID-19 Harus Terjangkau
Mantan Wali Kota Solo ini juga menekankan, apabila nanti vaksin corona yang aman dan efektif sudah ditemukan, komunikasi kepada masyarakat harus jelas, karena program vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Ia tidak ingin muncul berbagai kegaduhan karena kelompok masyarakat tertentu akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk mendapatkan program vaksinasi. Ia juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk memastikan harga vaksin itu terjangkau oleh masyarakat.
“Selain itu juga masalah yang berkaitan dengan karena ini kan ada yang gratis ada yang mandiri atau berbayar sendiri. Ini juga pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat, disiapkan aturannya sejak sekarang dari awal dan saya minta harganya bisa terjangkau,” paparnya.
Jokowi pun akan menggandeng organisasi keagamaan untuk nantinya menjelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan vaksin bagi kesehatan, agar komunikasi kepada publik bisa dilakukan secara komprehensif, sehingga tidak ada berita bohong atau hoaks mengenai hal ini.
“Kita libatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan. MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lainnya terutama dalam menjelaskan soal manfaat vaksin dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin,” pungkasnya. [gi/ab]
