Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan, Senin (19/10), tidak ada rencana memperluas pemberlakuan kebijakan keadaan darurat di luar ibu kota, walaupun aksi protes yang menuntut pengunduran dirinya menyebar ke berbagai penjuru negara itu. Meski demikian, polisi mengindikasikan bahwa mereka berusaha menyensor pemberitaan-pemberitaan mengenai demonstrasi.
Pemerintah Prayuth Chan-ocha telah mengeluarkan dekrit yang melarang berkumpul di tempat umum lebih dari empat orang, melarang pemberitaan yang dianggap mempengaruhi keamanan nasional, dan memberi polisi kewenangan yang lebih luas untuk menahan orang.
Namun, dekrit itu diabaikan. Massa demonstran, umumnya orang muda, masih berkerumun di berbagai penjuru Bangkok untuk menyampaikan tuntutan mereka, yang mencakup perubahan konstitusi dan reformasi kerajaan. Pada Minggu (18/10), demonstrasi menyebar ke sedikitnya 12 provinsi di luar Bangkok.
Prayuth mengatakan kepada wartawan, kebijakan keadaan darurat hanya berlaku di Bangkok saat ini. “Saya ingin meminta mereka untuk tidak menghancurkan properti milik pemerintah dan pribadi, serta mengotak-atik kerajaan,” kata Prayuth mengenai para demonstran.
Polisi mengatakan, Senin (19/10), mereka akan menggunakan semua kewenangan untuk mengendalikan demonstrasi, termasuk menyensor pemberitaan mengenai aksi protes. Wakil Juru Bicara Kepolisian Kissana Phataracharoen mengkonfirmasi bahwa polisi telah menyampaikan permohonan ke lembaga-lembaga pengawas informasi untuk mengambil tindakan terhadap media yang dianggap menyelewengkan informasi yang dapat menimbulkan kerusuhan dan kebingungan dalam masyarakat.
Berdasarkan undang-undang yang saat ini berlaku, Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional dan Kementerian Ekonomi Digital dan Kemasyarakatan memiliki wewenang untuk melarang penyiaran dan memblokir konten internet. [ab/ka]
