Pemerintah baru Peru, Rabu (14/12) mengumumkan darurat nasional selama 30 hari di tengah protes-protes yang diwarnai kekerasan setelah Presiden Pedro Castillo digulingkan.
"Polisi Nasional di dukung oleh Angkatan Bersenjata akan memastikan pengawasan atas properti pribadi di wilayah negara dan, yang terpenting, infrastruktur strategis serta keselamatan dan kesejahteraan semua warga Peru," demikian pengumuman Menteri Pertahanan Luis Otarola Peñaranda.
Presiden baru Peru, Dina Boluarte, memohon agar warga tenang ketika demonstrasi yang menentangnya dan Kongres yang menggulingkan pendahulunya terus berlanjut. Menjawab tuntutan untuk pemilihan secepatnya, ia menyarankan pemilu bisa diadakan setahun dari sekarang, empat bulan sebelum proposal yang ia ajukan sebelumnya dan tidak bisa menenangkan pihak manapun.
"Peru tidak boleh dibanjiri darah," kata Boluarte ketika ia melontarkan kemungkinan penangguhan pemilihan umum untuk Desember 2023 kepada wartawan, tepat sebelum sidang untuk menentukan apakah Castillo akan tetap dipenjara selama 18 bulan saat pihak berwenang mempersiapkan tuntutan bahwa ia melakukan pemberontakan. Hakim kemudian menunda sidang itu karena Castillo menolak hadir.
"Satu-satunya hal yang bisa saya sampaikan kepada anda semua adalah: (agar) tetap tenang," kata Boluarte. "Kita telah mengalami ini di tahun 80-an dan 90-an, dan saya yakin kita tidak ingin kembali ke sejarah yang menyakitkan itu."
Pernyataan pasangan Castillo, yang ditunjuk oleh Kongres seminggu yang lalu untuk menggantikannya, mengingatkan pada tahun-tahun kehancuran antara 1980 dan 2000 ketika pemberontakan Shining Path menimbulkan banyak bom mobil dan pembunuhan. Kelompok itu dituduh menyebankan separuh dari hampir 70.000 kematian dan penghilangan, yang disebabkan oleh berbagai kelompok pemberontak dan respons kontra-pemberontakan pemerintah yang brutal. [my/jm]
Forum