BANGKOK —
Valerie Amos, kepala urusan kemanusiaan PBB, berbicara kepada wartawan hari Sabtu pada akhir kunjungan resmi empat hari ke Burma, mengatakan, kondisi di kamp-kamp yang menampung para korban kekerasan antar-komunal adalah salah satu yang terburuk yang pernah disaksikannya, karena kepadatan dan sanitasinya.
Amos mengunjungi delapan kamp di negara bagian Rakhine, Burma Barat, di mana bentrokan dan pembakaran tahun ini mengakibatkan hampir 200 orang tewas dan sekitar 115.000 mengungsi. Ia mengatakan, meskipun kondisinya tidak sama, kamp Myebon "terutama sangat mengejutkan."
"Orang-orang di sana sangat berjejalan. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak berada dalam tenda-tenda yang sebenarnya untuk jumlah lebih kecil. Sanitasi sangat kurang. Sangat sulit mencari air untuk mandi, masak dan lain-lain. Tidak ada sekolah dan anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah di tempat lain," ujarnya.
Kepala urusan kemanusiaan PBB itu mengatakan. Burma – atau Myanmar – menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan karena 500.000 orang mengungsi akibat konflik setempat.
Ia mengatakan, kekerasan telah mengakibatkan luka yang dalam antara masyarakat Budha dan Muslim.
Walaupun ia menyambut baik reformasi politik di bawah Presiden Thein Sein yang ditemuinya, Amos juga meminta pemerintah menangani keprihatinan PBB. Ia juga menawarkan bantuan PBB. Isu kewarganegaraan bagi Muslim Rohingya sangat peka di Burma. Banyak umat Buddha menganggap warga Rohingya adalah orang Bengali .
PBB mengatakan bantuan 27 juta dolar telah diterima untuk pengungsi di negara bagian Rakhine, tetapi 41 juta dolar lagi dibutuhkan menjelang bulan Juni 2013.
Amos juga mengungkapkan keprihatinan atas ribuan pengungsi di negara bagian Kachin, Burma timur. Sekitar 75.000 orang terpaksa lari dari rumah mereka karena pertempuran antara pejuang Kachin dan tentara Burma. Ia mengatakan bantuan sangat dibutuhkan bagi 40.000 orang di daerah-daerah di mana PBB tidak bisa masuk.
Imbauan PBB bagi bantuan dan reformasi di Burma disambut baik oleh kelompok HAM Alternative ASEAN Network. Tetapi kelompok itu memperingatkan masyarakat internasional hendaknya memastikan bahwa pemerintah di ibukota, Naypyidaw, akan mematuhi berbagai rekomendasi PBB.
Amos mengunjungi delapan kamp di negara bagian Rakhine, Burma Barat, di mana bentrokan dan pembakaran tahun ini mengakibatkan hampir 200 orang tewas dan sekitar 115.000 mengungsi. Ia mengatakan, meskipun kondisinya tidak sama, kamp Myebon "terutama sangat mengejutkan."
"Orang-orang di sana sangat berjejalan. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak berada dalam tenda-tenda yang sebenarnya untuk jumlah lebih kecil. Sanitasi sangat kurang. Sangat sulit mencari air untuk mandi, masak dan lain-lain. Tidak ada sekolah dan anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah di tempat lain," ujarnya.
Kepala urusan kemanusiaan PBB itu mengatakan. Burma – atau Myanmar – menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan karena 500.000 orang mengungsi akibat konflik setempat.
Ia mengatakan, kekerasan telah mengakibatkan luka yang dalam antara masyarakat Budha dan Muslim.
Walaupun ia menyambut baik reformasi politik di bawah Presiden Thein Sein yang ditemuinya, Amos juga meminta pemerintah menangani keprihatinan PBB. Ia juga menawarkan bantuan PBB. Isu kewarganegaraan bagi Muslim Rohingya sangat peka di Burma. Banyak umat Buddha menganggap warga Rohingya adalah orang Bengali .
PBB mengatakan bantuan 27 juta dolar telah diterima untuk pengungsi di negara bagian Rakhine, tetapi 41 juta dolar lagi dibutuhkan menjelang bulan Juni 2013.
Amos juga mengungkapkan keprihatinan atas ribuan pengungsi di negara bagian Kachin, Burma timur. Sekitar 75.000 orang terpaksa lari dari rumah mereka karena pertempuran antara pejuang Kachin dan tentara Burma. Ia mengatakan bantuan sangat dibutuhkan bagi 40.000 orang di daerah-daerah di mana PBB tidak bisa masuk.
Imbauan PBB bagi bantuan dan reformasi di Burma disambut baik oleh kelompok HAM Alternative ASEAN Network. Tetapi kelompok itu memperingatkan masyarakat internasional hendaknya memastikan bahwa pemerintah di ibukota, Naypyidaw, akan mematuhi berbagai rekomendasi PBB.
