Seorang pejabat senior PBB mengimbau diadakannya investigasi kejahatan perang terhadap pemerintah militer Birma.
Tomas Ojea Quintana, utusan khusus PBB untuk hak asasi manusia di Birma, mengatakan ada pola pelanggaran sistemik yang mencolok dalam kebebasan fundamental di negara yang diperintah militer itu.
Dalam sebuah laporan kepada Dewan HAM PBB minggu ini, Quintana mengatakan pelanggaran-pelanggaran itu merupakan akibat dari kebijakan yang diberlakukan oleh otoritas eksekutif, militer, dan yudikatif Birma.
Ia menambahkan bahwa laporan-laporan yang konsisten menunjukkan sebagian pelanggaran bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang oleh Mahkamah Kejahatan Internasional.
Tuduhan pelanggaran-pelanggaran itu termasuk perekrutan tentara anak, dan tidak adanya hak-hak dasar atas pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Quintana juga menyatakan keprihatinan atas diskriminasi di Birma terhadap minoritas Muslim di Rakhine, negara bagian di utara negara itu.
