Majelis Umum hari Kamis (6/3) bertemu untuk membahas penggunaan hak veto Rusia terhadap amendemen resolusi Dewan Keamanan mengenai Ukraina.
Dewan Keamanan bersidang pada 24 Februari untuk melakukan pemungutan suara mengenai rancangan resolusi yang diajukan AS.
Sebelum pemungutan suara, dua amendemen yang memperjelas bahwa Rusia adalah aggressor diusulkan oleh Denmark, Prancis, Yunani, Slovenia, dan Inggris.
Kedua amendemen itu mendapat suara yang diperlukan untuk diadopsi tetapi kemudian diveto oleh Rusia, anggota tetap Dewan yang memiliki hak veto.
“Sangat disesalkan bahwa kita harus bersidang dalam situasi seperti ini, karena frekuensi penggunaan veto terus meningkat sejak 2022,” kata Philemon Yang, Presiden Majelis Umum PBB, sewaktu mereka bersidang hari Kamis.
Sementara, Hedda Samson, yang mewakili delegasi Uni Eropa, mengatakan Rusia “menyalahgunakan posisi istimewanya di PBB untuk menghindari kritik.”
Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy membela keputusan negaranya. "Rusia, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan yang bertanggung jawab, harus menggagalkan rencana-rencana ini yang akan menyebabkan kerusakan langsung pada keamanan internasional, yang akan melemahkan mandat Dewan Keamanan PBB,” kata Polyanskiy.
Perwakilan Ukraina untuk PBB, Khrystyna Hayovyshyn, mengatakan perilaku Rusia di Dewan Keamanan setelah agresinya terhadap Ukraina merupakan “contoh paling jelas mengenai betapa merugikannya penyalahgunaan veto bagi kemampuan Dewan untuk menanggapi secara efektif ancaman terhadap perdamaian dan tindakan agresi.”
Delegasi Ukraina menyerukan perubahan mekanisme veto dengan membatasi para anggota tetap yang terlibat langsung dalam konflik. [uh/jm]
Forum