Tautan-tautan Akses

Partai Sayap Kanan Ekstrem Menangi Pemilu di Austria, Perkokoh Tren Serupa di Eropa 


Sejumlah demonstran turun ke jalan di Wina, Austria, membawa spanduk bertuliskan "Jangan biarkan Nazi memerintah dan bergerak di jalanan" setelah hasil exit poll pemilu Austria diumumkan pada 29 September 2024. (Foto: Roland Schlager/APA/AFP)
Sejumlah demonstran turun ke jalan di Wina, Austria, membawa spanduk bertuliskan "Jangan biarkan Nazi memerintah dan bergerak di jalanan" setelah hasil exit poll pemilu Austria diumumkan pada 29 September 2024. (Foto: Roland Schlager/APA/AFP)

Pemilih Austria memberikan kemenangan untuk pertama kalinya kepada partai sayap kanan ekstrem, Partai Kebebasan, pada pemilu hari Minggu (29/9), menurut proyeksi suara pemilih. Kemenangan itu menggambarkan peningkatan dukungan terhadap partai-partai berhaluan kanan ekstrem di Eropa, yang dipicu oleh kekhawatiran soal isu imigrasi.

Partai Kebebasan (FPO), yang ramah terhadap Rusia, tapi skeptis terhadap meningkatnya kewenangan Uni Eropa, unggul tipis atas partai pemerintah yang berhaluan konservatif, Partai Rakyat Austria (OVP), di bawah kepemimpinan Kanselir Karl Nehammer, dalam berbagai jajak pendapat selama berbulan-bulan. Partai itu mengedepankan isu imigrasi dan kekhawatiran soal ekonomi dalam kampanyenya.

FPO, yang dipimpin oleh politikus Herbert Kickl, yang berusia 55 tahun, diperkirakan akan meraih 29,1% suara, di atas OVP dengan 26,2% dan partai berhaluan tengah-kiri Sosial Demokrat dengan 20,4%, menurut proyeksi lembaga survei Foresight untuk lembaga penyiaran ORF setelah tempat-tempat pemungutan suara ditutup.

Presiden Alexander Van der Bellen, yang mengawasi pembentukan pemerintahan, telah menyuarakan keberatannya terhadap FPO karena kritik partai itu terhadap Uni Eropa dan sikap partai yang tidak mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Partai itu menentang sanksi Uni Eropa terhadap Moskow, dengan alasan netralitas Austria.

Ia telah memberi isyarat bahwa ia mungkin akan menggagalkan Kickl, dengan mengatakan bahwa konstitusi negaranya tidak mewajibkannya untuk meminta partai pemenang pemilu untuk membentuk pemerintahan, meski itu sudah menjadi tradisi.

FPO, yang ingin menghentikan seluruh pemberian suaka dan membangun “benteng Austria” untuk mencegah masuknya migran, pada mulanya dipimpin oleh seorang mantan anggota legislatif Nazi pada tahun 1950-an.

Partai itu telah berusaha untuk melunakkan citranya, akan tetapi kontroversi baru mengenai rekam jejak partai tersebut mengemuka pada akhir pekan lalu, ketika sebuah video yang diterbitkan surat kabar Der Standard memperlihatkan para anggota partai menghadiri sebuah upacara pemakaman, di mana sebuah lagu yang lekat dengan organisasi paramiliter Nazi SS dinyanyikan.

Sebuah kelompok mahasiswa Yahudi di Wina lantas melaporkan para anggota FPO dengan tuduhan melanggar undang-undang anti-Nazi.

FPO tidak segera merespons permohonan tanggapan. [rd/ka]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG