Menteri Luar Negeri Pakistan hari Selasa (10/9) meminta agar PBB melancarkan penyelidikan internasional atas situasi di Kashmir India, dan memperingatkan adanya risiko "genosida" di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim itu.
"Orang-orang dari India menduduki Jammu dan Kashmir," kata Shah Mehmood Qureshi kepada Dewan HAM PBB di Jenewa. Ia menambahkan, "Saya ngeri menyebut istilah genosida (pembantaian etnis) di sini, tetapi saya harus menyebutnya."
India memberlakukan tindakan keras terhadap Kashmir mulai 5 Agustus, untuk mencegah kerusuhan ketika New Delhi mencabut status otonomi daerah yang disengketakan itu. Jaringan telepon seluler dan internet masih diputus semua kecuali di beberapa daerah kantong.
Kashmir yang dibagi antara India dan Pakistan sejak 1947, telah memicu dua perang besar dan bentrokan yang sering terjadi antara kedua musuh lama yang bersenjata nuklir itu.
"Dalam enam minggu terakhir, India telah mengubah Jammu dan Kashmir yang didudukinya menjadi penjara terbesar di planet ini," tegas Qureshi.
Menlu Pakistan itu menuduh India telah menangkap lebih dari 6.000 orang tanpa proses hukum. Banyak yang "dikirim ke penjara di seluruh India", katanya.
Wakil menteri luar negeri India, Vijay Thakur Singh mengecam "tuduhan palsu Pakistan dan tuduhan terhadap negara saya". Katanya kepada Dewan HAM "narasi palsu ini berasal dari pusat terorisme global." (ps/ii)
