Jaksa umum Sudan meluncurkan proses hukum terhadap surat kabar terkemuka dan asosiasi pengacara, memicu keluhan bahwa pihak berwenang hendak membatasi kebebasan asasi hampir setahun setelah kudeta terjadi di negara tersebut.
Pada Senin (26/9), unit kejahatan dunia maya kejaksaan mengeluarkan perintah untuk memblokir situs surat kabar Al-Sudani, salah satu harian paling dihormati di negara itu. Sehari sebelumnya, jaksa memanggil ketua komisi pengarah Asosiasi Pengacara Sudan untuk diinterogasi, dan memerintahkan penyitaan markas asosiasi itu, kata seorang pengacara kelompok itu.
Kantor media kejaksaan tidak menanggapi panggilan telepon dari kantor berita Reuters.
Setelah pengambilalihan militer pada 25 Oktober 2021, sejumlah veteran yang bertugas di bawah bekas partai yang berkuasa di Sudan mulai kembali ke dinas sipil, termasuk di kantor kejaksaan, departemen kehakiman, dan kementerian luar negeri.
Pengambilalihan itu menimbulkan pertanyaa mengenai kebebasan politik yang meluas di Sudan sejak penggulingan mantan pemimpin otokratis Omar al-Bashir dalam pemberontakan 2019.
“Kami mengetahui tentang perintah jaksa melalui media sosial. Ini mengejutkan karena kami tidak diberitahu tentang adanya keluhan apa pun terhadap surat kabar ini,” kata pemimpin redaksi Al-Sudani, Ataf Mohamed Mukhtar.
Ia mengatakan harian itu, yang situsnya masih beroperasi pada Rabu, akan menentang perintah tersebut, yang menurutnya hanya bisa dikeluarkan oleh pengadilan.
"Perintah ini bertentangan dengan hak atas kebebasan berbicara dan kebebasan pers yang dijamin undang-undang," tambahnya.
Asosiasi Pengacara baru-baru ini mengajukan usul konstitusi baru untuk menyelesaikan krisis politik Sudan. Krisis yang terjadi telah menyebabkan pihak militer bentrok dengan partai-partai sipil yang prodemokrasi dan pengunjuk rasa.
Pengacara Satie Al-Haj mengatakan kepada Reuters bahwa seorang pengacara telah mengajukan tuntutan atas diungkapnya keuangan asosiasi. Asosiasi itu memblok perintah untuk menyita markas besar, katanya. [ka/jm]
Forum