Oposisi Guinea pada Selasa (30/7) menolak rancangan konstitusi yang diajukan sehari sebelumnya oleh pihak junta yang berkuasa. Mereka mengatakan, bahwa rancangan itu akan memungkinkan para pemimpin militer mencalonkan diri dalam pemilihan umum, dan mencegah kembalinya pemerintahan sipil.
Junta merebut kekuasaan di negara Afrika Barat itu dalam kudeta pada September 2021 yang dipimpin oleh Kolonel Mamady Doumbouya, yang sejak itu telah dilantik sebagai presiden dan dipromosikan menjadi jenderal.
Militer setuju di bawah tekanan dari blok regional ECOWAS untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada akhir 2024 setelah apa yang disebut sebagai masa transisi.
Rancangan konstitusi yang diajukan pada Senin (29/7), mencakup pembentukan parlemen baru dengan dua kamar serta usia minimum 35 tahun dan usia maksimum 80 tahun untuk kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum.
The Living Forces of Guinea (FVG), aliansi partai politik, serikat pekerja, dan kelompok masyarakat sipil, mengatakan bahwa mereka “dengan tegas menentang” rancangan konstitusi tersebut, dengan menambahkan bahwa rancangan itu “membuka kemungkinan bagi para pemimpin transisi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan nasional dan lokal.”
Dokumen tersebut “sangat bertentangan dengan Piagam Transisi dan komitmen junta yang sering diulang-ulang,” kata aliansi tersebut dalam sebuah pernyataan kepada AFP.
Junta dijadwalkan akan menggelar referendum konstitusi sebelum akhir tahun. [ns/uh]
Forum