Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Minggu (2/2) bahwa ia akan mendiskusikan "kemenangan atas Hamas”, strategi dalam melawan Iran, dan perluasan hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab, dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pertemuan yang dijadwalkan pada Selasa (4/2) di Gedung Putih tersebut akan menjadi pertemuan pertama antara Trump dan pemimpin dari mancanegara sejak ia kembali menjabat. Pertemuan tersebut terjadi saat mediator dari Amerika dan negara-negara Arab mulai bekerja keras dalam menengahi perjanjian tahap selanjutnya untuk mengakhiri perang Gaza dan membebaskan puluhan sandera yang ditahan oleh Hamas.
Hamas, yang kembali menegaskan kendalinya atas Gaza sejak gencatan senjata dimulai bulan lalu, menyatakan bahwa mereka tidak akan membebaskan para sandera yang dijadwalkan pada tahap kedua jika perang tidak dihentikan dan Israel tidak menarik penuh pasukannya.
Netanyahu menegaskan bahwa Israel tetap berkomitmen untuk meraih kemenangan atas Hamas dan memulangkan semua sandera yang ditangkap dalam serangan militan pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang. Ia sendiri juga mendapatkan tekanan dari mitra pemerintahan sayap kanan untuk melanjutkan perang setelah fase pertama berakhir pada awal Maret.
Trump merupakan pendukung setia Israel, tetapi ia berkomitmen untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Ia mengklaim dirinya berperan sebagai penengah dalam perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan tersebut berhasil menghentikan pertempuran, membebaskan 18 sandera yang ditahan lebih dari 15 bulan, serta ratusan warga Palestina yang dipenjara oleh Israel.
Dukung "Perdamaian Melalui Kekuatan”
Netanyahu dalam sebuah pernyataan pada Minggu, menegaskan bahwa dalam pertemuan antara kedua pemimpin tersebut, mereka akan membahas "kemenangan atas Hamas, pembebasan seluruh sandera kami, dan penanganan poros teror Iran beserta seluruh elemennya” yang merujuk pada aliansi kelompok militan yang didukung Iran di Timur Tengah, termasuk Hamas.
Melalui kerja sama, katanya, mereka dapat "memperkuat keamanan, memperluas lingkaran perdamaian, dan membuka jalan menuju era perdamaian yang luar biasa melalui kekuatan".
Perang berkobar ketika pasukan Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober 2023. Tragedi itu menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan Hamas disebut menyandera sekitar 250 orang. Selama gencatan senjata selama satu pekan pada November 2023, lebih dari 100 sandera dibebaskan, dengan delapan di antaranya diselamatkan hidup-hidup. Pasukan Israel juga berhasil menemukan puluhan jenazah.
Serangan udara dan darat Israel menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, dengan lebih dari setengahnya adalah perempuan dan anak-anak, menurut otoritas kesehatan setempat. Namun, tidak disebutkan berapa banyak di antara korban yang merupakan kombatan. Perang tersebut meluluhlantakkan sebagian besar kota di Gaza dan memaksa sekitar 90 persen dari populasi Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang mengungsi.
Berdasarkan tahap pertama perjanjian gencatan senjata, Hamas akan membebaskan total 33 sandera, delapan di antaranya menurut Hamas telah tewas, sebagai ganti hampir 2.000 tahanan Palestina. Pasukan Israel mundur dari sebagian besar wilayah dan mengizinkan ratusan ribu warga Palestina kembali ke Gaza utara yang hancur.
Negosiasi tahap kedua, yang menentukan akhir perang dan pengembalian sekitar 60 sandera yang tersisa, akan dimulai pada Senin (3/2). Jika Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir gagal menjadi mediator kesepakatan antara Israel dan Hamas, perang dapat berlanjut pada awal Maret.
Kesepakatan yang Lebih Besar
Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, ikut dalam negosiasi gencatan senjata pada minggu-minggu terakhir, bulan lalu. Ia ikut mendorong kesepakatan tersebut hingga tercapai. Witkoff bertemu dengan Netanyahu di Israel pada pekan lalu, dan keduanya diharapkan akan secara resmi memulai pembicaraan tahap kedua di Washington pada Senin.
Trump, yang menjadi perantara perjanjian normalisasi antara Israel dan empat negara Arab selama masa jabatan pertamanya, diyakini tengah berusaha mencapai kesepakatan yang lebih luas dan berpotensi bersejarah, yang mana Israel akan membangun hubungan dengan Arab Saudi.
Namun, kerajaan tersebut, yang sebelumnya menolak permohonan serupa dari pemerintahan Biden, menyatakan bahwa mereka hanya akan menyetujui kesepakatan itu jika perang berakhir. Riyadh juga meminta ada jalur yang sah menuju pembentukan negara Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem timur, wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967.
Pemerintahan Netanyahu menentang pembentukan negara Palestina. Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich mengancam akan hengkang dari koalisi pemerintahan jika perang tidak diteruskan bulan depan. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pemilu dini, yang berpotensi menggulingkan Netanyahu. [ah/gg]
Forum