Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis hari Rabu (12/11) mendesak anggota ormas Front Pembela Islam dan juga Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menahan diri dan tidak saling melontarkan pernyataan yang kasar.
Front Pembela Islam dan sejumlah ormas islam lainnya sudah beberapa kali melakukan unjuk rasa menolak diangkatnya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Beberapa kali unjuk rasa yang dilakukan FPI berakhir ricuh. Sementara Plt Gubernur DKI Jakarta itu telah meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk membubarkan FPI karena dianggap sebagai organisasi radikal.
Lebih lanjut Cholil menyatakan anggota Front Pembela Islam boleh menyampaikan aspirasinya tetapi harus sesuai dengan konstitusi. Menurutnya, menyampaikan aspirasi dengan tindakan anarkis bukan bagian dari wajah Islam. Komunikasi dan dialog menjadi jalan terbaik untuk mencari solusi atas konflik tersebut.
Tuntutan FPI yang menolak kepemimpinan Ahok, lanjutnya bukan berarti membawa suara seluruh umat Islam, melainkan ada beberapa umat yang juga menyetujui aspirasi itu. Cholil menyatakan sebagai wakil rakyat kota Jakarta, DPRD DKI diharapkan bisa mencarikan solusi terkait permasalah ini.
"Saya pikir para ulama, habaib yang tidak setuju bisa disampaikan kepada DPRD, Saya berharap bukan karena alasa perbedaan agama karena itu tidak pada konstitusi tetapi lebih kepada kinerja umpamanya berkenaan apa prestasi ketika memimpin Jakarta kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang memang itu menyakiti atau melanggar konstitusi, sebenarnya kembali kesitu, tetapi ketika berdasarkan pada agama, kita tidak pisah agama, tetapi kita telah bersepakat untuk bernegara," ungkap Cholil Nafis.
Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menjelaskan lembaganya hingga saat ini belum dapat menyatakan sikap yang jelas terkait penolakan sejumlah ormas Islam atas pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta
Hal itu dikarenakan DPRD lanjutnya masih sedang membahas alat kelengkapan dewan.
Bestari mengayakan, "Kita harus menyikapi dengan arif juga yah masalah ini. DPRD hingga saat ini belum ada agenda terhadap hal ini untuk dibicarakan di tingkat pimpinan. Tadi FPI ancam akan turunkan 1 juta orang, yang kasian masyarakat, tidak bisa kerja."
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan dalam aksinya, FPI telah membangun kesan bahwa ia melawan Islam padahal tidak demikian. Dia mengaku hanya berpegang pada konstitusi ketika menjalankan tugasnya.
Ahok menilai apa yang dilakukan FPI telah mempermalukan Islam di mana organisasi kemasyarakat itu lanjutnya kerap melakukan demostrasi anarkis .
Ketua FPI Tanah Abang Suharto menyatakan, penolakan kepada Ahok memiliki alasan yaitu Ahok bukan Islam, perilaku Ahok yang arogan, kasar dan tidak bermorat serta penolakan umat Islam Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok.
Gerakan Masyarakat Jakarta, termasuk Front Pembela islam hari Rabu melaporkan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) ke PoldaMetro jaya karena telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan.
Kuasa Hukum FPI Sugito Atmo Pawito menilai Ahok telah memanfaatkan jabatannya untuk mendiskriditkan FPI dengan membuat surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM tentang pembubaran FPI.
Selain itu tambahnya banyak pula pernyataan Ahok yang menjelekan FPI
"Yang kedua, banyak statement Ahok itu selalu menjelekan FPI dan ini yang sedang kita laporkan seperti FPI permalukan Islam, FPI tidak layak di bumi Indonesia," demikian ujar Sugito.
