Tank-tank militer Mesir mengepung istana Presiden di Kairo hari Rabu sementara keberadaan Presiden Mohamed Morsi tidak diketahui.
Kepala Angkatan Darat Jenderal Abdel Fattah al-Sisi mengatakan, kepala Mahkamah Konstitusi akan segera dilantik untuk menjalankan urusan pemerintahan, membentuk pemerintahan sementara dan menyerukan pemilu dini.
Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan langsung di televisi, Jenderal al-Sisi mengatakan tindakan pengambil-alihan itu diambil untuk menyelesaikan krisis politik di Mesir. Al-Sisi mengatakan langkah tersebut harus diambil setelah Presiden Morsi menolak ultimatum militer untuk mencapai kesepakatan dengan pihak oposisi Mesir.
Kepala Angkatan Darat membaca pernyataan tersebut yang juga dihadiri oleh Imam Agung Al-Azhar, kepala Gereja Koptik Mesir dan pemimpin oposisi Mohamed ElBaradei.
Pemimpin sementara Mesir adalah Adly Mansour berusia 68 tahun, yang sebelumnya menjabat Hakim Agung pada Mahkamah Konstitusi. Mansour menurut rencana akan dilantik pada hari Kamis (4/7).
Sebagai bagian dari “peta jalan” baru bagi Mesir yang didukung militer itu, Jendral Abdul Fatah Al-Sisi menyerukan pemilu presiden dan parlemen, serta pembentukan panel untuk mengkaji konstitusi dan komite rekonsiliasi nasional. Ia mengatakan peta jalan itu telah disetujui oleh beragam kelompok politik.
Setelah pidato Jenderal al-Sisi di televisi itu, Presiden terguling Mohammed Morsi mengeluarkan pernyataan melalui akun twitter-nya bahwa tindakan militer itu adalah “kudeta penuh”. Ia menyerukan kepada seluruh rakyat Mesir untuk menolak tindakan militer itu, dan mengimbau rakyat untuk tenang.
Sebelumnya hari Rabu, seorang pembantu senior Presiden Morsi juga meminta rakyat Mesir untuk secara damai menolak apa yang ia sebut sebagai "kudeta militer" yang sedang berlangsung.
Di Washington, Departemen Luar Negeri AS menyuarakan kekhawatiran tentang situasi di Mesir. Tapi itu mengatakan situasi tetap kritis dan tidak dapat mengkonfirmasi bahwa "kudeta militer" sedang berlangsung.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan sebelum tenggat, Morsi mengusulkan pemerintah konsensus dan komite independen untuk kerajinan amandemen konstitusi sebagai jalan keluar dari krisis. Tapi dia juga mengulangi dia tidak berniat untuk mundur, memperingatkan legitimasi pemilu itu adalah satu-satunya perlindungan terhadap ketidakstabilan politik.
Pengumuman militer itu bisa memicu konfrontasi kekerasan antara militer dan para pendukung Morsi dari kelompok Islamis.
Kepala Angkatan Darat Jenderal Abdel Fattah al-Sisi mengatakan, kepala Mahkamah Konstitusi akan segera dilantik untuk menjalankan urusan pemerintahan, membentuk pemerintahan sementara dan menyerukan pemilu dini.
Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan langsung di televisi, Jenderal al-Sisi mengatakan tindakan pengambil-alihan itu diambil untuk menyelesaikan krisis politik di Mesir. Al-Sisi mengatakan langkah tersebut harus diambil setelah Presiden Morsi menolak ultimatum militer untuk mencapai kesepakatan dengan pihak oposisi Mesir.
Kepala Angkatan Darat membaca pernyataan tersebut yang juga dihadiri oleh Imam Agung Al-Azhar, kepala Gereja Koptik Mesir dan pemimpin oposisi Mohamed ElBaradei.
Pemimpin sementara Mesir adalah Adly Mansour berusia 68 tahun, yang sebelumnya menjabat Hakim Agung pada Mahkamah Konstitusi. Mansour menurut rencana akan dilantik pada hari Kamis (4/7).
Sebagai bagian dari “peta jalan” baru bagi Mesir yang didukung militer itu, Jendral Abdul Fatah Al-Sisi menyerukan pemilu presiden dan parlemen, serta pembentukan panel untuk mengkaji konstitusi dan komite rekonsiliasi nasional. Ia mengatakan peta jalan itu telah disetujui oleh beragam kelompok politik.
Setelah pidato Jenderal al-Sisi di televisi itu, Presiden terguling Mohammed Morsi mengeluarkan pernyataan melalui akun twitter-nya bahwa tindakan militer itu adalah “kudeta penuh”. Ia menyerukan kepada seluruh rakyat Mesir untuk menolak tindakan militer itu, dan mengimbau rakyat untuk tenang.
Sebelumnya hari Rabu, seorang pembantu senior Presiden Morsi juga meminta rakyat Mesir untuk secara damai menolak apa yang ia sebut sebagai "kudeta militer" yang sedang berlangsung.
Di Washington, Departemen Luar Negeri AS menyuarakan kekhawatiran tentang situasi di Mesir. Tapi itu mengatakan situasi tetap kritis dan tidak dapat mengkonfirmasi bahwa "kudeta militer" sedang berlangsung.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan sebelum tenggat, Morsi mengusulkan pemerintah konsensus dan komite independen untuk kerajinan amandemen konstitusi sebagai jalan keluar dari krisis. Tapi dia juga mengulangi dia tidak berniat untuk mundur, memperingatkan legitimasi pemilu itu adalah satu-satunya perlindungan terhadap ketidakstabilan politik.
Pengumuman militer itu bisa memicu konfrontasi kekerasan antara militer dan para pendukung Morsi dari kelompok Islamis.
