Seorang anggota dewan militer yang berkuasa di Mesir hari Rabu menyatakan tidak akan mengizinkan pengamat internasional memantau Pemilu pertama di negara itu pasca-revolusi.
Associated Press mengutip Jenderal Mamdouh Shaheen yang menyatakan larangan pemantau asing itu diperlukan guna melindungi kedaulatan Mesir dan bahwa, "tidak ada yang perlu disembunyikan."
Tapi aktivis HAM Mesir, Hafez Abou Saada, mengatakan janji militer akan Pemilu yang bebas dan adil tidak cukup dan bahwa keputusan itu menimbulkan pertanyaan tentang transparansi Pemilu itu.
Jenderal Shaheen kepada wartawan di Kairo mengatakan pemilihan anggota parlemen akan diadakan sebelum akhir tahun dan militer akan menetapkan tanggal yang tepat setelah 18 September. Dikatakan, Pemilu mendatang akan dilakukan dalam tiga tahap. Antar tahapan berjarak 15 hari.
Jenderal itu menjelaskan Pemilu bertahap akan memastikan hakim benar-benar mampu memantau Pemilu itu. Perbedaan penting dari Pemilu yang diselenggarakan semasa pemerintahan Presiden Hosni Mubarak yang terguling, menurutnya, peradilan akan mengawasi proses itu, bukan Kementerian Dalam Negeri, yang banyak dinilai warga Mesir sering mencurangi surat suara guna membantu partai yang berkuasa. Ditambahkan, tentara hanya akan mengamankan.
Jenderal Shaheen mengatakan, setengah dari 504 kursi parlemen terpilih akan diperebutkan sejumlah partai, dan separuh lainnya oleh calon perorangan.
