Pemerintah berencana mengkaji semua izin, proses bisnis dan lembaga-lembaga yang terkait dengan sektor minyak dan gas, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Minggu (16/11), sebuah langkah yang diharapkan akan mengatasi krisis energi yang membayangi Indonesia.
Masalah-masalah energi telah membentuk agenda Presiden Joko Widodo, yang berencana memangkas US$13 miliar dari anggaran subsidi tahunan $23 miliar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan investasi-investasi dalam sektor minyak dan gas.
Defisit hasil minyak mentah naik menjadi $27,7 miliar pada 2013, lebih dari tujuh kali lipat tingkat pada 2004, akibat investasi eksplorasi yang tidak memadai selama bertahun-tahun. Tidak efisiennya sektor pengolahan migas membuat negara merugi Rp 10 triliun per tahun.
Menghadapi masalah-masalah tersebut dan masalah lainnya, sebuah tim telah diciptakan untuk mereformasi tata kelola sektor minyak dan gas.
Sudirman pada Minggu menunjuk pengamat ekonomi dari Unversitas Indonesia, Faisal Basri, sebagai ketua tim tersebut, yang bertujuan mencegah praktik mafia migas diantaranya dengan cara mengkaji seluruh proses perizinan sektor migas dari hulu ke hilir dan menata ulang kelembagaan pengelolaan migas.
Selain itu, tim juga bertugas mempercepat revisi Undang-Undang No. 22/2001 tentang minyak dan gas serta memperbaiki proses bisnis untuk mencegah pemburu rente dalam setiap rantai bisnis migas.
"Tugas pertama tim ini adalah mengkaji semua proses perizinan, dari hulu sampai hilir, kemudian merekomendasikan reformasi-reformasi organisasi," ujar Sudirman, menambahkan bahwa hasil minyak mentah Indonesia telah berkurang kira-kira setengahnya dari puncaknya pada 1997.
"Sebagai contoh, apa yang ingin kita perbuat dengan SKKMigas? Apa yang ingin kita lakukan dengan BPHMigas?" ujarnya, mengacu pada lembaga regulator migas hulu dan hilir di Indonesia.
Menteri ESDM menambahkan, akibat perbuatan mafia migas, produksi migas dalam negeri tidak optimal, menyebabkan pemborosan dan ekonomi biaya tinggi pada penyediaan migas.
“Ada banyak kegiatan migas yang disandera oleh sikap-sikap medioker, haknya dipegang tapi tidak dikerjakan. Nah, ini ingin kita kembalikan. Pada waktunya tim ini akan menyaring kembali siapa-siapa yang kira-kira layak untuk bermain di dalam sektor migas," ujarnya.
Pemerintah telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mulai mengaudit tata kelola semua fungsi pemerintah di sektor minyak dan gas.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan reformasi-reformasi tersebut juga akan melibatkan Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN).
Faisal Basri mengatakan ia yakin sektor gas Indonesia dapat mendukung rencana Presiden Jokowi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen, "asal sektor ini tidak hanya dilihat sebagai energi, namun juga ujung tombak industrialisasi." (Dengan tambahan reportase dari Reuters)
