SEOUL —
Korea Selatan mengumumkan tidak ada langkah tambahan yang akan diambil terhadap Korea Utara sebagai akibat tindakannya melakukan apa yang dipandang Korea Selatan sebagai uji coba teknologi misil balistik.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Cho Tai-young mengatakan kepada wartawan hari Kamis (13/12), peluncuran itu merupakan tantangan serius terhadap keamanan internasional.
Cho mengatakan, Korea Utara mengabaikan resolusi Dewan Keamanan sebelumnya dan Korea Selatan berpendapat harus ada tindakan lebih tegas yang diberlakukan setelah peluncuran roket Korea Utara yang gagal April lalu.
Dewan Keamanan mengeluarkan pernyataan dan mengatakan Korea Utara jelas melanggar resolusi sebelumnya yang melarang negara itu melakukan kegiatan yang bisa membantunya mengembangkan misil balistik. Belum jelas apakah resolusi PBB baru yang akan disusulkan akan memuat sanksi tambahan terhadap Korea Utara.
Korea Utara mengklaim peluncuran roket tiga tingkat berbahan bakar cair itu merupakan kegiatan di antariksa untuk tujuan damai dan guna mengirim satelit untuk observasi Bumi.
Amerika juga tidak mengindikasikan hukuman apa yang sedang dipertimbangkan. Sebelum peluncuran itu media melaporkan, ada upaya yang dipimpin Amerika untuk membatasi lebih jauh akses Korea Utara ke sistem perbankan internasional.
Peluncuran hari Rabu (13/12) itu dilakukan hanya seminggu sebelum Korea Selatan mengadakan pemilu presiden. Calon kuat Park Geun-hye yang konservatif dari Partai Saenuri, menuduh Korea Utara berusaha mempengaruhi pemilu dengan meluncurkan roket yang kontroversial itu. Berbicara pada rapat akbar kampanye, Park mengatakan Korea utara berusaha menguji rakyat Korea Selatan. Ia mengimbau para pendukungnya agar memilih calon yang mengutamakan keamanan nasional.
Lawan utama Park, Moon Jae-in dari Partai Persatuan Demokrasi, mengatakan peluncuran roket Korea Selatan itu menunjukkan kegagalan kelompok konservatif. Moon mengatakan ketidakmampuan pemerintah untuk melacak apakah misil Korea Utara sudah berada di tempat peluncuran menunjukkan pemerintah tidaktanggap dalam isu keamanan nasional.
Presiden Lee Myung-bak adalah anggota Partai Saenuri dan masa jabatannya yang lima tahun dibatasi satu kali. Namun, para analis memperkirakan peluncuran roket Korea Utara hanya berdampak kecil terhadap pemilu hari Rabu mendatang. Saat ini Park memimpin sedikit dalam jajak pendapat umum dibandingkan Moon.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Cho Tai-young mengatakan kepada wartawan hari Kamis (13/12), peluncuran itu merupakan tantangan serius terhadap keamanan internasional.
Cho mengatakan, Korea Utara mengabaikan resolusi Dewan Keamanan sebelumnya dan Korea Selatan berpendapat harus ada tindakan lebih tegas yang diberlakukan setelah peluncuran roket Korea Utara yang gagal April lalu.
Dewan Keamanan mengeluarkan pernyataan dan mengatakan Korea Utara jelas melanggar resolusi sebelumnya yang melarang negara itu melakukan kegiatan yang bisa membantunya mengembangkan misil balistik. Belum jelas apakah resolusi PBB baru yang akan disusulkan akan memuat sanksi tambahan terhadap Korea Utara.
Korea Utara mengklaim peluncuran roket tiga tingkat berbahan bakar cair itu merupakan kegiatan di antariksa untuk tujuan damai dan guna mengirim satelit untuk observasi Bumi.
Amerika juga tidak mengindikasikan hukuman apa yang sedang dipertimbangkan. Sebelum peluncuran itu media melaporkan, ada upaya yang dipimpin Amerika untuk membatasi lebih jauh akses Korea Utara ke sistem perbankan internasional.
Peluncuran hari Rabu (13/12) itu dilakukan hanya seminggu sebelum Korea Selatan mengadakan pemilu presiden. Calon kuat Park Geun-hye yang konservatif dari Partai Saenuri, menuduh Korea Utara berusaha mempengaruhi pemilu dengan meluncurkan roket yang kontroversial itu. Berbicara pada rapat akbar kampanye, Park mengatakan Korea utara berusaha menguji rakyat Korea Selatan. Ia mengimbau para pendukungnya agar memilih calon yang mengutamakan keamanan nasional.
Lawan utama Park, Moon Jae-in dari Partai Persatuan Demokrasi, mengatakan peluncuran roket Korea Selatan itu menunjukkan kegagalan kelompok konservatif. Moon mengatakan ketidakmampuan pemerintah untuk melacak apakah misil Korea Utara sudah berada di tempat peluncuran menunjukkan pemerintah tidaktanggap dalam isu keamanan nasional.
Presiden Lee Myung-bak adalah anggota Partai Saenuri dan masa jabatannya yang lima tahun dibatasi satu kali. Namun, para analis memperkirakan peluncuran roket Korea Utara hanya berdampak kecil terhadap pemilu hari Rabu mendatang. Saat ini Park memimpin sedikit dalam jajak pendapat umum dibandingkan Moon.
