Sebuah laporan yang rilis minggu China telah menyelenggarakan seminar dan kursus pelatihan bagi para pejabat di negara-negara Afrika dan Amerika Latin, yang bertujuan untuk mempromosikan sistem partai tunggal dan pandangan Presiden Xi Jinping, sebuah laporan mengatakan minggu ini.
Pilar utama pemerintahan Xi adalah Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI), sebuah proyek infrastruktur besar-besaran yang digunakan oleh China untuk memperluas pengaruhnya di luar negeri dengan memberikan pinjaman yang memberatkan kepada negara-negara berkembang.
Sebuah laporan yang dirilis pada Kamis (13/6) oleh lembaga pemikir yang berbasis di Washington memerinci upaya untuk mempromosikan pemerintahan satu partai dan pemikiran Xi kepada mitra BRI di beberapa bagian Afrika, Amerika Latin dan sekitarnya, berdasarkan ratusan dokumen yang tersedia untuk umum dari kementerian perdagangan China.
Dokumen-dokumen tersebut “dengan jelas menyoroti aspek-aspek model otoriter (China) sebagai inti dari cetak biru keberhasilan pembangunan yang dapat ditiru oleh negara-negara lain,” tulis penulis laporan Dewan Atlantik, Niva Yau, peneliti tamu di Dewan itu.
Di antara inisiatif yang terdaftar adalah seminar yang diadakan secara online untuk para penasihat presiden dan pejabat tingkat kabinet di negara-negara berkembang, yang bertujuan untuk memperluas “pengaruj internasional dari... sistem pemerintahan China.”
Menurut dokumen kementerian yang dikutip dalam laporan tersebut, seminar yang diadakan pada Juni 2021 bertujuan “untuk memperkenalkan pemikiran Presiden Xi Jinping mengenai pemerintahan nasional, sistem politik China saat ini, kehidupan politik dan ciri-ciri proses pengambilan keputusan untuk kebijakan-kebijakan mendasar.”
Seminar itu juga mendorong upaya China dalam “mobilisasi dan manajemen sosial” selama pandemi Covid-19, yang menyebabkan jutaan orang menjalani kuncitara (lockdown) yang ketat dan berkepanjangan.
Program pelatihan lainnya, yang ditujukan bagi para pejabat Afrika yang terlibat dalam perencanaan kota, berfokus pada sistem pengintaian yang dilakukan oleh China secara luas.
Menurut dokumen yang dikutip dalam laporan itu, program tersebut bertujuan untuk mendidik peserta tentang tata kelola “keamanan publik melalui teknologi informasi” di kota-kota.
China adalah salah satu negara yang paling banyak melakukan pengintaian di dunia, dan para kritikus mengatakan bahwa teknologi pengenalan wajah banyak digunakan dalam segala hal, mulai dari penegakan hukum sehari-hari hingga penindasan politik.
Kementerian Luar Negeri Beijing mengatakan pada Jumat (14/6) bahwa “China selalu menghormati masyarakat di semua negara dalam memilih jalur pembangunan dan sistem sosial mereka secara mandiri.” Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan kantor berita AFP mengenai laporan tersebut. [lt/ab]
Forum