Amerika, Kamis (19/8), telah memberlakukan sanksi terhadap tiga pejabat senior Kuba, ini merupakan tindakan terbaru dari serangkaian langkah sebagai tanggapan atas penumpasan terhadap pemrotes antipemerintah Kuba baru-baru ini di pulau itu.
Sanksi disasarkan pada dua pejabat kementerian pertahanan karena peran mereka menumpas demonstrasi yang jarang terjadi di negara yang dikuasai komunis itu, dimana ratusan orang dipenjarakan, demikian pernyataan Departemen Keuangan.
Washington akan “terus menuntut pertanggung-jawaban dari mereka yang memberdayakan pemerintah Kuba melakukan pelecehan HAM,” kata Andrea Gacki, kepala dari Kantor Pengendalian Aset Asing, Departemen Keuangan Amerika. Ditambahkannya, “tindakan hari ini memaparkan pelaku tambahan yang bertanggung jawab atas pemberangusan terhadap seruan dari rakyat Kuba bagi kebebasan serta penghormatan HAM.”
Setelah sebelumnya menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Alvaro Lopez Miera, dan kepolisian Kuba, langkah terbaru ini menyasarkan Roberto Legra Sotolongo dan Andres Laureano Gonzales Brito dari Kementerian Angkatan Bersenjata Revolusioner.
Juga Abeelardo Jimenez Gonzalez, yang bertanggung jawab atas penjara-penjara di Kementerian Dalam Negeri.
“Pasukan keamanan Kuba telah menahan lebih dari 800 orang sebagai tanggapan terhadap protes, dan banyak yang ditahan di penjarah pencegahan, dan keberadaan dari banyak orang masih belum diketahuni,” demikian kata pernyataan tadi.
Menambahkan mereka pada daftar hitam sanksi DepKeu berarti membekukan property yang mereka miliki di Amerika, dan melarang mereka melakukan transaksi dengan sistem finansial Amerika.
Presiden Biden telah memperingatkan Havana bahwa lebih banyak tindakan mungkin akan diambil, dan Washington telah menyerukan agar pemrotes yang ditahan itu dibebaskan, sementara juga mencari jalan guna memastikan akses internet tetap tersedia untuk rakyat Kuba. [jm/em]
