Konferensi untuk memetakan masa depan politik Suriah akan mencakup semua segmen dalam masyarakat Suriah kecuali pemerintahan pimpinan Kurdi di bagian timur laut negara itu dan para pendukung setia mantan pemimpin Bashar Assad, kata penyelenggara acara itu, Kamis (13/2).
“Ini akan menjadi pertemuan nyata pertama warga Suriah dalam 75 tahun,” kata Huda al-Atassi, mantan tahanan dan anggota panitia penyelenggara konferensi dialog nasional Suriah. Ia membacakan pernyataan panitia pada konferensi pers di Damaskus.
Pada akhir Januari, bekas faksi-faksi pemberontak Suriah menunjuk mantan pemimpin pemberontak Islamis Ahmad al-Sharaa sebagai presiden sementara negara itu, setelah ofensif yang dipimpinnya menggulingkan Assad pada akhir Desember. Mereka juga menyingkirkan konstitusi Suriah, yang diadopsi di bawah pemerintahan Assad, dan mengatakan bahwa konstitusi baru akan disusun.
Sebagian besar bekas faksi pemberontak juga setuju untuk membubarkan diri dan bergabung dengan tentara dan dinas keamanan baru Suriah. Namun, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi dan didukung AS di bagian timur laut Suriah sejauh ini telah menolak untuk melakukan itu.
Pasukan SDF telah bentrok dengan kelompok-kelompok dukungan Turki di Suriah Utara, dan warga Kurdi khawatir akan kehilangan kemajuan mereka dalam bidang politik dan budaya yang dicapai sejak mereka membentuk daerah kantung sendiri di bagian timur laut semasa perang saudara di negara itu. Pembahasan tengah berlangsung antara SDF dan pemerintah di Damaskus.
Sejak Assad jatuh, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) telah menjadi partai penguasa de facto dan telah membentuk pemerintahan sementara yang sebagian besar terdiri dari para pejabat dari pemerintah lokal yang sebelumnya dijalankannya di provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak.
Namun, Al-Sharaa telah berjanji akan meluncurkan proses politik yang inklusif untuk menyusun konstitusi baru dan pemerintah yang mewakili seluruh rakyat Suriah.
Konferensi dialog nasional telah menjadi bagian penting dari rencana tersebut. Tanggal dialog belum ditetapkan karena persiapan masih berlangsung, kata Hassan al-Daghim, anggota pengarah politik di Tentara Nasional Suriah. Partisipan akan dipilih berdasarkan keahlian, pengaruhnya di tengah masyarakat dan inklusivitas, lanjutnya.
Komite persiapan merupakan “badan nasional yang independen” yang diberi tugas mengorganisasikan dialog, mengumpulkan masukan masyarakat dan memastikan keadilan, kata Daghim.
Tidak ada kuota yang ditetapkan soal partisipasi, dan perempuan memainkan “peran besar” dalam semua aspek persiapan, kata Atassi.
“Tidak seorang pun akan diundang berdasarkan agama, ikatan lembaga atau afiliasi partai,” kata Daghim, yang mengesampingkan SDF karena tidak mewakili rakyat Suriah, tetapi mengatakan bahwa partisipasi warga etnis Kurdi tidak akan dibatasi.
Dialog itu akan menghasilkan “rekomendasi” untuk diserahkan kepada presiden Suriah. Tokoh-tokoh dari rezim Assad tidak akan diikutkan, kata Daghim. [uh/ab]
Forum