AMMAN, YORDANIA —
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan kepada para Menteri Luar Negeri Liga Arab di Yordania bahwa pemerintahan Obama tidak terburu-buru untuk menyatakan tergulingnya Presiden Morsi sebagai kudeta - sebuah perbedaan status hukum yang penting yang dapat mempengaruhi bantuan Amerika ke Mesir.
Kerry mengatakan bahwa Mesir menghadapi situasi yang sangat rumit dan sulit.
"Sangat jelas, ketertiban perlu dipulihkan di jalan-jalan, stabilitas harus dipulihkan, kekerasan harus berakhir, hak-hak perlu dilindungi, lapangan pekerjaan harus diciptakan, dan Mesir harus bisa kembali ke keadaan normal," ujar Kerry.
Ia menambahkan pemerintah Amerika ingin melihat semua orang ikut dalam transisi politik untuk mengembalikan negara itu ke jalur demokrasi tanpa takut akan ada pembalasan.
"Kami prihatin karena adanya penangkapan-penangkapan politik, prihatin tentang kebebasan orang untuk berpartisipasi karena menurut kami itu merupakan bagian penting dari pemulihan harkat dan martabat rakyat Mesir," ujarnya.
Presiden terguling Mohamed Morsi masih dalam tahanan seperti halnya pemimpin Ikhwanul Muslimin lainya, yang menolak kekuasaan pemerintahan sementara yang mengambil alih kekuasaan setelah kudeta. Pemerintah transisi ini termasuk panglima militer Abdel Fattah-el-Sissi, yang menggulingkan Morsi dan kini menjabat wakil perdana menteri. Pemerintahan itu tidak mengikursertakan anggota partai-partai Islam.
Menteri Luar Negeri Yordania Nasser Judeh telah bertemu dengan para pemimpin sementara dan mengatakan proses politik dan konstitusional "sebagian besar sudah pada jalurnya."
"Ada proses konstitusional yang membawa mereka ke arah yang benar, maju, dan dalam kerangka waktu serta batasan yang layak," ujar Judeh.
Berbicara kepada wartawan di Amman bersama menteri luar negeri Yordania, Kerry mengatakan Amerika telah menyampaikan "keprihatinan yang sangat mendalam" terkait angkatan bersenjata Mesir yang menggulingkan Presiden Morsi dan menangguhkan konstitusi tapi Amerika sama sekali tidak "terburu-buru untuk menghakimi" dengan menyatakan penggulingan itu adalah kudeta.
"Kita perlu waktu, karena rumitnya situasi ini untuk mengevaluasi apa yang telah terjadi, untuk meninjau semua persyaratan hukum, supaya konsisten dengan tujuan kebijakan kami," tambah Kerry.
Undang-undang Amerika mewajibkan pemerintahan Obama untuk menghentikan bantuan Amerika sebesar lebih dari $ 1,5 miliar per tahun jika memutuskan penggulingan Morsi adalah kudeta.
Menlu Judeh mengatakan kudeta militer adalah apabila militer mengambil alih kekuasaan, dan itu tidak terjadi dalam hal ini. Sebaliknya, ia mengatakan campur tangan tentara adalah "untuk mengembalikan proses konstitusional kembali ke jalurnya.”
Kerry mengatakan bahwa Mesir menghadapi situasi yang sangat rumit dan sulit.
"Sangat jelas, ketertiban perlu dipulihkan di jalan-jalan, stabilitas harus dipulihkan, kekerasan harus berakhir, hak-hak perlu dilindungi, lapangan pekerjaan harus diciptakan, dan Mesir harus bisa kembali ke keadaan normal," ujar Kerry.
Ia menambahkan pemerintah Amerika ingin melihat semua orang ikut dalam transisi politik untuk mengembalikan negara itu ke jalur demokrasi tanpa takut akan ada pembalasan.
"Kami prihatin karena adanya penangkapan-penangkapan politik, prihatin tentang kebebasan orang untuk berpartisipasi karena menurut kami itu merupakan bagian penting dari pemulihan harkat dan martabat rakyat Mesir," ujarnya.
Presiden terguling Mohamed Morsi masih dalam tahanan seperti halnya pemimpin Ikhwanul Muslimin lainya, yang menolak kekuasaan pemerintahan sementara yang mengambil alih kekuasaan setelah kudeta. Pemerintah transisi ini termasuk panglima militer Abdel Fattah-el-Sissi, yang menggulingkan Morsi dan kini menjabat wakil perdana menteri. Pemerintahan itu tidak mengikursertakan anggota partai-partai Islam.
Menteri Luar Negeri Yordania Nasser Judeh telah bertemu dengan para pemimpin sementara dan mengatakan proses politik dan konstitusional "sebagian besar sudah pada jalurnya."
"Ada proses konstitusional yang membawa mereka ke arah yang benar, maju, dan dalam kerangka waktu serta batasan yang layak," ujar Judeh.
Berbicara kepada wartawan di Amman bersama menteri luar negeri Yordania, Kerry mengatakan Amerika telah menyampaikan "keprihatinan yang sangat mendalam" terkait angkatan bersenjata Mesir yang menggulingkan Presiden Morsi dan menangguhkan konstitusi tapi Amerika sama sekali tidak "terburu-buru untuk menghakimi" dengan menyatakan penggulingan itu adalah kudeta.
"Kita perlu waktu, karena rumitnya situasi ini untuk mengevaluasi apa yang telah terjadi, untuk meninjau semua persyaratan hukum, supaya konsisten dengan tujuan kebijakan kami," tambah Kerry.
Undang-undang Amerika mewajibkan pemerintahan Obama untuk menghentikan bantuan Amerika sebesar lebih dari $ 1,5 miliar per tahun jika memutuskan penggulingan Morsi adalah kudeta.
Menlu Judeh mengatakan kudeta militer adalah apabila militer mengambil alih kekuasaan, dan itu tidak terjadi dalam hal ini. Sebaliknya, ia mengatakan campur tangan tentara adalah "untuk mengembalikan proses konstitusional kembali ke jalurnya.”
