Kandidat terdepan untuk menjadi perdana menteri mendatang Thailand, Pita Limjaroenrat, Selasa (27/6), mengatakan ia memiliki dukungan yang cukup dari Senat untuk mendapatkan jabatan tersebut.
Partai Bergerak Maju (MFP) yang progresif pimpinan Pita meraih kursi terbanyak pada pemilihan bulan lalu sewaktu para pemilih menyatakan penolakan keras terhadap partai-partai terkait militer yang telah memimpin kerajaan itu selama hampir satu dekade.
Untuk menjadi perdana menteri, Pita harus meraih mayoritas di kedua majelis, termasuk Senat, yang 250 anggotanya dipilih sendiri oleh junta terakhir.
Koalisi delapan partainya memiliki 312 kursi di majelis rendah tetapi perlu 64 lagi – dari majelis lainnya – untuk menjadi mayoritas.
Ketika ditanya pada Selasa (27/6) mengenai berapa banyak senator yang akan mendukungnya, Pita mengatakan kepada wartawan di gedung parlemen, “Cukup untuk membuat saya menjadi perdana menteri.”
Parlemen Thailand dijadwalkan bersidang pada Senin mendatang untuk pertama kalinya sejak pemilu dan pemungutan suara untuk memilih perdana menteri dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juli.
Tekad MFP untuk mengamendemen UU Thailand yang keras mengenai penghinaan terhadap keluarga kerajaan telah membuat takut kalangan konservatif militer pendukung kerajaan.
Pita mengesampingkan spekulasi bahwa sikap partainya untuk mereformasi UU pencemaran nama baik kerajaan akan menghambat pembentukan pemerintahan.
Beberapa senator telah mengatakan mereka tidak akan memilihnya sebagai perdana menteri.
Sebelumnya bulan ini komisi pemilu memulai penyelidikan untuk meninjau apakah Pita memenuhi syarat untuk mencalonkan diri, karena tuduhan mengenai kepemilikan sahamnya di sebuah perusahaan media yang kini tidak beroperasi lagi.
Legislator tidak diizinkan memiliki saham di media.
MFP dan sesama partai oposisi Pheu Thai mendominasi pemilu 14 Mei, di mana para pemilih menolak PM Prayuth Chan-ocha, seorang mantan panglima militer yang mulai berkuasa melalui kudeta pada tahun 2014.
Koalisi telah mengumumkan rencana ambisius untuk menyusun ulang konstitusi – yang disusun oleh junta Prayut pada tahun 2017 – serta mengakhiri wajib militer dan mengizinkan pernikahan sesama jenis. [uh/ab]
Forum