Thomas dilantik menjadi wakil menteri keuangan II, sementara dua lainnya adalah Sudaryono, menjadi wakil menteri pertanian, dan Yulio Tanjung menjadi wakil menteri investasi atau wakil kepala BKPM.
Sudaryono, yang merupakan asisten pribadi Prabowo sejak 2010, menggantikan Harvick Hasnul Qolbi. Yuliot sebelumnya tercatat sebagai pejabat di BKPM dengan posisi Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM.
Thomas tidak berbicara banyak kepada awak media selepas pelantikan. Thomas yang juga bendahara umum Partai Gerindra ini mengatakan bahwa penunjukkan dirinya sebagai wamenkeu II adalah untuk memperlihatkan kontinuitas daripada pemerintahan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia hanya menjelaskan sedikit bahwa tugasnya nanti adalah menyangkut penyusunan APBN 2025.
“Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama yang di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan,” ungkap Thomas.
Selain itu, katanya, dengan bergabungnya ia di dalam kabinet ini juga menunjukkan konsistensi dan kerja sama yang baik antara pemerintah saat ini dan tim transisi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam bidang ekonomi dengan pemerintahan. Thomas menyatakan bahwa tim transisi dan pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, sudah berkoordinasi kurang lebih selama tiga bulan. Ketika ditanya mengenai program unggulan Prabowo-Gibran, Thomas menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dibahas saat ini, karena masih dalam proses penyusunan RAPBN 2025.
“Untuk pertanyaan yang terkait makan siang gratis saya rasa ini bukan saatnya, yang saya bisa katakan di sini adalah semua hal yang menyangkut program unggulan presiden terpilih apakah itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh Ibu Menkeu,” tegas Thomas.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menepis anggapan publik bahwa masuknya Thomas sebagai Wamenkeu II karena tidak adanya hubungan yang baik antara pihak Kemenkeu dengan tim transisi Prabowo-Gibran. Menurutnya, justru masuknya Thomas ke dalam kabinet menunjukkan hubungan yang cukup baik selama ini, mengingat sudah tiga bulan, keduanya berkomunikasi secara intensif.
“Apakah masuknya Mas Thomas ini karena kita tidak ada hubungan yang bagus? Enggak, justru karena selama ini bagus. Namun dengan adanya dia di dalam (pemerintahan) kan jadinya tidak perlu ada pertemuan khusus,” ungkap Menkeu Sri Mulyani.
Lebih jauh, Menkeu Sri menyatakan bahwa tugas Thomas sebagai wamenkeu II ini lebih difokuskan kepada penyusunan RAPBN 2025 mendatang.
“Kita sedang menyusun APBN 2025, jadi memang fokusnya untuk Mas Thomas itu adalah di dalam penyusunan RAPBN 2025. Ini sekarang dalam proses tahap penyusunan, berdasarkan pembahasan dengan DPR yang sudah dilakukan. Dengan adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah, karena berarti komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung berbagai program prioritas yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dan bagaimana memasukkan di dalam APBN 2025.” jelasnya.
Senada dengan Thomas, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa untuk pertanyaan seputar anggaran untuk program prioritas Prabowo Subianto tidak bisa dijelaskan dalam waktu dekat. Menurutnya, nanti publik akan mengetahui hal tersebut dari nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus mendatang.
“Mengenai program saya harap kita tidak membahasnya dulu di sini, karena ini sedang dalam proses. Di dalam proses ini kita akan terus mengumpulkan informasi, posisi, sehingga nanti akan (disampaikan) dalam bentuk nota keuangan dan RUU dalam waktu tiga minggu kemudian,” katanya.
Dua wakil menteri lainnya mengaku akan bekerja cukup intensif di sisa waktu pemerintahan yang tinggal tiga bulan ini.
Wamentan Sudaryono sendiri mengaku akan fokus mengerjakan beberapa program utama di Kementerian Pertanian demi mewujudkan kedaulatan pangan, dan menurutnya hal ini bukanlah tugas yang mudah.
“Sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini, dan tentunya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dalam kaitannya dengan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan bagi bangsa kita. Detailnya ada food estate, intensifikasi, pipanisasi, pompanisasi, peningkatan lahan dari lahan rawa, untuk menambah produktivitas pangan kita. Saya kira target sudah jelas adalah bagaimana kita berdaulat di bidang pangan,” ungkap Sudaryono.
Wakil Menteri Investasi atau Wakil Kepala BKPM Yuliot menyatakan bahwa dirinya akan fokus dalam hal peningkatan investasi baik dari investor dalam maupun luar negeri untuk menggenjot perekonomian tanah air.
“Tugas kami ke depan adalah bagaimana kami mengawal berbagai kegiatan investasi, dan juga mengkoordinasikan berbagai kegiatan dengan kementerian/lembaga. Tentu nanti bagaimana kontribusi investasi terhadap pertumbuhan baik pada masa transisi tahun 2024, kami juga mengantarkan untuk pemerintahan baru nanti agar kelancaran dan peningkatan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Itu yang menjadi fokus kami,” ungkap Yuliot.
Pengamat: Tidak Ada Urgensi Penambahan Posisi Wakil Menteri
Pengamat Politik dari BRIN Lili Romli menyatakan bahwa di sisa waktu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang tinggal sebentar ini, tidak ada urgensi untuk menambah posisi wakil menteri yang baru. Menurutnya, ini lebih terlihat sebagai bagi-bagi kue kekuasaan.
“Urgensinya apa? Kok ada penambahan wakil menteri. Apalagi kemudian wakil menteri berasal dari partai yang sebentar lagi akan menjadi penguasa, sehingga kemudian publik akan selalu mengasosiasikan ini terkait dengan bagi-bagi jabatan atau bagi-bagi kekuasan karena penambahan wamen itu bukan dalam konteks untuk meningkat kinerja kementerian. Dan juga saya kira juga tidak terkait dengan krisis ekonomi yang luar biasa, sehingga diperlukan wamen,” ungkap Lili ketika berbincang dengan VOA.
Selain itu, ia menduga masuknya dua elite Partai Gerindra dalam pemerintahan kali ini terutama posisi Wamenkeu mencerminkan tidak ada keselarasan antara pihak Kemenkeu dengan pihak tim transisi Prabowo-Gibran untuk mengeksekusi program prioritasnya di tahun depan.
“(Mungkin) Menteri keuangan yang sekarang dianggap sudah tidak dipercaya lagi sehingga kemudian yang nanti yang untuk melaksanakan ya wamen itu. karena yang kita tahu memang Menkeu Sri Mulyani berseberangan dengan Pak Prabowo, sehingga bisa jadi terkait dengan program-program populisnya Pak Prabowo itu, mungkin tidak dieksekusi atau susah dieksekusi sehingga kemudian menempatkan orang yang kebetulan sebagai keponakannya untuk posisi wamen,” jelasnya.
Lili berpendapat tidak etis sebenarnya menaruh orang baru di dalam pemerintahan, apalagi orang itu berasal dari partai penguasa pemerintahan yang akan datang. Menurutnya, alangkah lebih bijak hal tersebut dilakukan ketika Oktober mendatang selepas Prabowo-Gibran resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
“Harusnya ya di taruh di pemerintahan baru saja, tidak sekarang. Kok kesusu banget (tergesa sekali,red),” pungkasnya. [gi/ab]
Forum