Paket kebijakan ekonomi yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian nasional, direncakan akan dikeluarkan pada Rabu (9/9). Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki di kompleks Istana Kepresidenan Selasa (8/9) menjelaskan, Presiden Joko widodo akan mengumumkan langsung Paket kebijakan ekonomi itu yang salah satu tujuannya adalah untuk memangkas berbagai aturan yang menghambat pembangunan ekonomi.
"Nanti itu akan dijelaskan langsung oleh Presiden langsung bersama para Menko ekonomi. Intinya sebenarnya paket kebijakan ekonomi itu untuk memangkas berbagai aturan birokrasi yang terlalu panjang dan menghambat percepatan pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan infrastruktur, ijin-ijin pendirian usaha dan lain sebagainya. Termasuk soal perpajakan," ungkap Teten.
Dalam menyusun Paket kebijakan ekonomi ini lanjut Teten, Presiden mendengar berbagai masukan tidak hanya dari kalangan menteri bidang ekonomi tetapi juga dari kalangan pelaku usaha baik pengusaha besar maupun kecil.
"Jadi intinya Pemerintah punya komitmen setelah mendengar masukan dari pebisnis, dan dari kalangan pelaku usaha baik yang besar dan kecil. Memang ada banyak sumbatan dalam pembangunan ekonomi yang perlu dilakukan deregulasi. Nah, ini yang akan dijadikan oleh Pemerintah untuk merevitalisasi industri yang 10 tahun terbengkalai karena kita terlena dengan harga komoditi primer dan barang baku," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Paket Kebijakan yang dimaksud diantaranya adalah penyederhanaan 154 aturan (deregulasi) yang selama ini dinilai menghambat kegiatan ekonomi. Menurutnya paket kebijakan tersebut akan efektif menstimulus ekonomi nasional yang ikut melemah terseret perekonomian global.
Termasuk di antaranya lanjut Darmin, mendatangkan valuta asing sebagai upaya memperbaiki nilai tukar rupiah terhadap dollar. Paket kebijakan itu akan mencakup banyak sektor.
"Untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Yang kedua, mendorong masuknya valuta asing dari luar. Karena kita memerlukan itu sekarang. Tidak ada jalan lain. Kita diminta Presiden menyiapkan satu paket kebijakan besar untuk menjawab situasi sekarang ini," kata Darmin.
Darmin Nasution sempat menyebutkan isi paket kebijakan, antara lain kebijakan fiskal, kebijakan deregulasi investasi, kebijakan energi, dan kebijakan pangan.
Selain itu, pemerintah juga akan merevisi undang-undang yang menghambat apapun baik dalam pengadaan barang maupun jasa, serta yangberkaitan dengan iklim usaha .
Sementara itu, paket kebijakan mengenai fiskal dan keuangan terdiri dari sekitar enam atau tujuh poin. Berisi aturan mengenai kepemilikan asing di sektor properti hingga pengaturan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio).
Terdapat pula aturan pemanfaatan dana untuk pembangunan desa dapat lebih fokus penggunaannya. seperti irigasi untuk lahan sawah dan kebun, jembatan atau jalan desa menuju perkotaan.
Sedangkan, paket kebijakan masalah pangan di antaranya dengan pemberian raskin sebagai upaya mengatasi masalah kebutuhan pangan bagi penduduk miskin ketika terjadi masa paceklik.
