Jerman disebut sedang memimpin diskusi di Uni Eropa mengenai pelonggaran sanksi yang dijatuhkan terhadap pemerintah Suriah pimpinan Presiden Bashar al-Assad yang telah tumbang, sekaligus mendorong bantuan bagi rakyat Suriah. Hal itu disampaikan sejumlah sumber Kementerian Luar Negeri Jerman pada Selasa (7/1).
“Kami sedang membahas secara aktif terkait cara memberikan keringanan sanksi terhadap rakyat Suriah pada sektor-sektor tertentu,” kata salah satu sumber. Langkah ini memerlukan keputusan bulat dari Uni Eropa.
Kementerian Luar Negeri Jerman menolak mengomentari hal tersebut.
Sebelumnya, serangan cepat kelompok pemberontak berhasil menggulingkan pemerintahan Assad pada 8 Desember. Kelompok pemberontak Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) memimpin serangan tersebut, lalu mendirikan pemerintahan sementara.
Pada Senin (6/1), Amerika Serikat mengeluarkan pengecualian sanksi selama enam bulan untuk transaksi dengan sejumlah badan pemerintah Suriah, guna mempermudah bantuan kemanusiaan, mengatasi kekurangan listrik di negara itu, serta memungkinkan pengiriman uang pribadi.
Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, serta berbagai pemerintah lain sebelumnya menetapkan sanksi keras terhadap Suriah setelah penindasan Assad terhadap protes prodemokrasi pada 2011 yang memicu perang saudara.
HTS menyatakan telah memutus hubungan dengan Al Qaeda, tetapi masih dianggap sebagai entitas teroris oleh PBB dan AS.
Pejabat Jerman untuk pertama kalinya menyampaikan pemikiran mengenai pelonggaran sanksi pada Suriah dalam dokumen yang dikirim ke Brussel sebelum Natal.
Media Financial Times (FT) pertama kali melaporkan pada Selasa bahwa dokumen tersebut menjabarkan bagaimana UE dapat secara bertahap melonggarkan pembatasan terhadap Damaskus dengan imbalan kemajuan di bidang sosial, termasuk perlindungan hak-hak minoritas dan perempuan, serta komitmen untuk mencegah penyebaran senjata.
Masih menurut FT, yang mengutip sumber anonim yang mengetahui pembahasan di UE, blok tersebut bisa menerapkan pelonggaran sanksi yang bersifat sementara, seperti halnya Washington, sehingga bisa dibatalkan jika diperlukan.
Pada Jumat (3/1) lalu, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengunjungi Suriah dalam perjalanan singkat satu hari bersama mitranya dari Prancis, mewakili Uni Eropa, dan bertemu pemimpin HTS, Ahmed al-Sharaa.
Baerbock menyatakan selama kunjungannya bahwa semua kelompok di Suriah, termasuk perempuan dan etnis Kurdi, harus terlibat dalam transisi politik di negara itu jika Damaskus menginginkan dukungan dari Eropa. [th/uh]
Forum