Pemerintah Jepang mengatakan, Jumat (28/1), akan mengawasi penyelidikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atas keluhan sejumlah staf terkait rasisme dan pelecehan oleh seorang pejabat tinggi Jepang di badan tersebut. Meski demikian, Jepang membantah telah menerima informasi vaksin yang sensitif secara tidak pantas darinya.
Menurut pengaduan internal yang diajukan Oktober lalu, sejumlah staf WHO menuduh bahwa Dr. Takeshi Kasai, direktur utama badan kesehatan PBB di Pasifik Barat, terlibat dalam perilaku yang tidak etis, rasis, dan kasar, sehingga merusak upaya badan itu untuk mengendalikan pandemi virus corona.
Keluhan tersebut juga dikirim melalui email kepada para pemimpin senior WHO pekan lalu dan menggambarkan adanya budaya intimidasi sistemik di markas regional WHO di Filipina. Rekaman-rekaman audio yang diperoleh kantor berita Associated Press menunjukkan bahwa Kasai yang mengepalai wilayah yang luas yang mencakup China dan Jepang, sering membuat pernyataan yang menghina para stafnya berdasarkan kebangsaan pada pertemuan-pertemuan mereka. Kasai membantah tuduhan-tuduhan itu.
Koichiro Matsumoto, Wakil Sekretaris Kabinet untuk Urusan Publik di Kantor Perdana Menteri, mengatakan kepada AP, Jumat, bahwa pemerintah Jepang memahami WHO mengambil langkah-langkah yang tepat dan bahwa Jepang berencana untuk secara saksama mengawasi penyelidikan WHO itu.
Matsumoto membantah bahwa pemerintah Jepang telah secara tidak pantas menerima informasi vaksin sensitif dari Kasai yang diduga diperolehnya dengan menyalahgunakan posisinya. “Tidak benar bahwa pemerintah Jepang telah secara tidak pantas menerima informasi sensitif terkait dengan kontribusi vaksin kami,'' katanya.
Ia mengatakan Jepang menganggap serius pentingnya menjaga akses yang sama dan adil ke vaksin yang aman, efektif dan berkualitas tinggi bagi semua negara dan wilayah. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Jepang telah memberikan dukungan melalui kerja sama dengan COVAX, sebuah program kerja sama internasional yang dibentuk untuk memastikan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah memiliki akses yang adil ke vaksin COVID-19 serta dengan WHO dan pemerintah-pemerintah terkait.
Sejak Juni 2021, Jepang telah menyediakan 42,2 juta dosis vaksin COVID-19, 17,6 juta dosis melalui COVAX dan 24,6 dosis melalui kesepakatan-kesepakatan bilateral.
Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt mengatakan, Jumat (28/1), bahwa dia tidak mengetahui tuduhan-tuduhan terhadap Kasai sebelum membaca laporan media dan akan meminta keterangan dari WHO. Ia menyarankan proses internal WHO untuk memeriksa tuduhan signifikan seperti itu melibatkan pengawasan eksternal.
Sejumlah staf WHO mengatakan mereka juga mengadukan masalah mereka langsung ke Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia untuk meminta bantuan karena pemerintah Australia dianggap sebagai salah satu negara anggota WHO yang paling berpengaruh di kawasan itu. [ab/uh]
