Para menteri Luar Negeri Asia Tenggara dan para pejabat Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah memulai pertemuan lima hari yang diperkirakan akan didominasi pembicaraan terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, Senin (9/7) di ibukota Kamboja, Phnom Penh.
Laut Cina Selatan adalah tempat penangkapan ikan yang luas dan kemungkinan mempunyai sumber minyak dan gas. Taiwan, Filipina, Brunei dan Malaysia juga mengklaim wilayah laut itu sebagai bagian dari wilayahnya.
Bulan lalu, Vietnam memprotes keputusan Tiongkok untuk mengajukan penawaran atas blok-blok pengilangan minyak lepas pantai di Laut Cina Selatan, yang merupakan kawasan kaya ikan dan deposit minyak dan gas. Menurut Vietnam, kawasan-kawasan itu merupakan bagian dari zona ekonomi eklusif dan batas lempeng kontinentalnya. Negara itu juga mengatakan, majelis nasional negara itu telah mengeluarkan undang-undang yang menyatakan pengakuan mereka atas kawasan itu.
Tiongkok mengecam keras undang-undang Vietnam dan menyatakan UU Vietnam tersebut ilegal.
ASEAN dan Tiongkok menandatangani Deklarasi Prilaku pada 2002 yang menyerukan navigasi bebas di Laut Cina Selatan, penyelesaian sengketa secara damai dan penghormatan terhadap kesepakatan-kesepakatan internasional, termasuk Konvensi PBB mengenai Hukum Laut.
Menteri Luar Negeri Amerika Clinton akan berpartisipasi dalam pembicaraan ASEAN itu dalam lawatan Asia-nya selama dua pekan. Ia mengatakan kepada wartawan, Minggu, di Tokyo bahwa setiap negara memiliki kepentingan dalam kebebasan navigasi dan perdagangan yang berlandaskan hukum dan tanpa pengekangan di Laut Cina Selatan.
Laut Cina Selatan adalah tempat penangkapan ikan yang luas dan kemungkinan mempunyai sumber minyak dan gas. Taiwan, Filipina, Brunei dan Malaysia juga mengklaim wilayah laut itu sebagai bagian dari wilayahnya.
Bulan lalu, Vietnam memprotes keputusan Tiongkok untuk mengajukan penawaran atas blok-blok pengilangan minyak lepas pantai di Laut Cina Selatan, yang merupakan kawasan kaya ikan dan deposit minyak dan gas. Menurut Vietnam, kawasan-kawasan itu merupakan bagian dari zona ekonomi eklusif dan batas lempeng kontinentalnya. Negara itu juga mengatakan, majelis nasional negara itu telah mengeluarkan undang-undang yang menyatakan pengakuan mereka atas kawasan itu.
Tiongkok mengecam keras undang-undang Vietnam dan menyatakan UU Vietnam tersebut ilegal.
ASEAN dan Tiongkok menandatangani Deklarasi Prilaku pada 2002 yang menyerukan navigasi bebas di Laut Cina Selatan, penyelesaian sengketa secara damai dan penghormatan terhadap kesepakatan-kesepakatan internasional, termasuk Konvensi PBB mengenai Hukum Laut.
Menteri Luar Negeri Amerika Clinton akan berpartisipasi dalam pembicaraan ASEAN itu dalam lawatan Asia-nya selama dua pekan. Ia mengatakan kepada wartawan, Minggu, di Tokyo bahwa setiap negara memiliki kepentingan dalam kebebasan navigasi dan perdagangan yang berlandaskan hukum dan tanpa pengekangan di Laut Cina Selatan.
