Para pekerja di Filipina selatan sedang memproses ikan tuna sebelum diekspor (foto: dok).
ASEAN Perkuat Kerjasama Pengelolaan Tuna
Beberapa isu penting seputar tuna dibahas dalam pertemuan kelompok kerja tuna ASEAN kedua yang diikuti oleh Malaysia, Singapura, Vietnam, Brunei, Filipina, Thailand, Burma, Laos, Kamboja dan Indonesia sebagai tuan rumah.
Ikan tuna sebagai salah satu komoditas perikanan laut andalan, kini memperoleh perhatian khusus dari negara-negara ASEAN.
Beberapa isu utama yang dibahas dalam The 2nd ASEAN Tuna Working Group Meeting di Yogyakarta, 31 Mei - 2 Juni 2012 ini, antara lain adalah rencana pendirian crisis centre tuna dan pemberian label ramah lingkungan bagi produk tuna negara-negara ASEAN.
Crisis centre ini penting untuk menyamakan persepsi ASEAN mengenai pelestarian tuna, karena dalam beberapa tahun ini produksinya menurun. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Saut P. Hutagalung mengatakan, label ramah lingkungan harus dipakai, agar produk tuna ASEAN mampu melawan kampanye negatif dan diterima pasar dunia.
"Sekarang tantangan dari industri tuna di dunia itu sangat besar sekali. Belum lagi misalnya kampanye hitam mengaitkan bahwa penangkapan tuna di Asia Tenggara itu banyak membantai mamalia atau dolphin. Ini kan kampanye-kampanye yang sengaja digulirkan. Ini kan tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama," kata Saut Hutagalung.
Saut Hutagalung menambahkan, selain kerjasama regional, masing-masing anggota ASEAN juga telah memiliki kerjasama bilateral. Misalnya, antara Indnesia dan Malaysia yang memiliki kesepakatan dalam pengamanan kawasan laut untuk mengurangi pencurian ikan.
Kawasan ASEAN adalah produsen tuna terbesar di dunia. Namun karena belum adanya koordinasi antarnegara yang terbangun dengan baik, banyak persoalan masih dihadapi, seperti hambatan tarif dan tuntutan peraturan di negara tujuan ekspor yang terlalu tinggi.
Pertemuan kelompok kerja tuna ASEAN di Yogyakarta diikuti oleh Malaysia, Singapura, Vietnam, Brunei, Filipina, Thailand, Burma, Laos, Kamboja dan Indonesia sebagai tuan rumah (31/5).
Karena itu peran lain dari crisis centre tuna di ASEAN menurut Ketua Komisi Tuna Indonesia, Prof. Martani Huseini adalah merubah hubungan kerja nelayan kawasan ini, dari berkompetisi menjadi bekerja sama. Dengan demikian, produk tuna ASEAN mampu bernegosiasi atas aturan-aturan yang sulit di negara tujuan ekspor.
"Kita ini kan pemilik raw material yang terbesar. Spirit dari ASEAN 2015 itu kan kita akan mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, pemilik dari raw material ini supaya bargaining power nya kuat, ya kita harus bersatu," ujar Martani Huseini.
Sementara itu, Lawrence Kissol dari Departemen Perikanan Malaysia menilai, kerjasama negara-negara ASEAN dalam sektor perikanan tuna harus terus ditingkatkan. Kerja sama ini tidak hanya pada tataran pemerintah, tetapi juga harus menyentuh kepentingan para nelayan kecil penangkap tuna.
"Sememangnya usaha-usaha pembangunan tuna ini, terutama di tingkat regional adalah penting. Malaysia tetap komitmen dengan usaha-usaha yang dijalankan. Sebab kita pahami walaupun kita bercakap tentang pembangunan di tingkat regional dan antarbangsa, tetapi jangan kita lupai bahwa pembangunan tuna kita ini sebenarnya juga menjurus kepada kepentingan para nelayan kecil kita," papar Lawrence Kissol.
Nguyen Viet Manh, Direktur Adninistrasi Perikanan, Departemen Ilmu Pengetahuan dan Kerjasama Internasional Vietnam, menggarisbawahi pentingnya kerjasama di tingkat kementrian, tidak hanya diantara negara ASEAN, tetapi juga menyertakan negara-negara lain. Akhir Agustus tahun ini, Vietnam akan menjadi tuan rumah pertemuan kelompok kerja tuna ASEAN untuk merumuskan penerapan langkah-langkah bersama yang disepakati di Yogyakarta kali ini.
Nguyen mengatakan, "Ini akan menjadi review bagi rencana strategis dan juga merumuskan langkah-langkah nyata yang akan diambil dalam tingkat kementrian. Selain itu, penting juga untuk mendiskusikan kebijakan yang akan diambil dalam hubungannya dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jepang."
Kelompok kerja tuna ASEAN adalah wadah kerjasama regional yang dibentuk pada tahun 2009. Tujuan pendiriannya antara lain adalah peningkatan perdagangan dan daya saing tuna, pengelolaan kelestarian tuna dan menjalin aliansi dalam menghadapi isu-isu global menyangkut tuna.
Komoditas tuna penting bagi ekonomi ASEAN, karena negara-negara ASEAN adalah produsen tuna utama dunia, dengan jumlah produksi 1,7 juta ton per tahun atau 26,2 persen dari jumlah produksi dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah produsen tuna terbesar dengan ekspor mencapai lebih dari 141.000 ton senilai USD 499 juta.
