Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan peluncuran tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan volume, transaksi dan pengguna jasa dalam perdagangan karbon di Indonesia.
Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendukung aksi nyata demi mencapai target iklim Indonesia yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).
"Pemerintah Indonesia juga tengah berupaya untuk mencapai target NDC, salah satunya melalui implementasi mekanisme nilai ekonomi karbon, termasuk perdagangan karbon," ungkap Hanif dalam sambutannya di acara peluncuran perdagangan karbon internasional di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), di Jakarta, Senin (20/1).
Hanif menjelaskan, perdagangan karbon internasional ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Indonesia, kata Hanif, juga telah menyiapkan sejumlah proyek untuk mendukung pelaksanaan perdagangan karbon yang diantaranya pengoperasian pembangkit listrik tenaga gas alam baru Priok Blok IV dengan kapasitas 595 ribu ton CO2 ekuivalen; pengoperasian pembangkit listrik tenaga mini hidro Gunung Wukul dengan kapasitas 5.000 ton CO2 ekuivalen; dan pembangkit listrik tenaga gas alam baru PJB Muara Karang Blok III dengan kapasitas 750 ribu ton CO2 ekuivalen.
Lebih jauh, Hanif berharap peluncuran perdagangan karbon internasional menjadi landasan bagi aksi iklim global yang mengubah ambisi menjadi tindakan, serta menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan adanya tanggung jawab kepada lingkungan.
“Saya mendorong kita semua untuk memanfaatkan peluang ini. Mari kita gunakan perdagangan karbon tidak hanya sebagai alat untuk mengurangi emisi, namun juga untuk menginspirasi gerakan global menuju keberlanjutan,” tegasnya.
BEI Klaim Peminat Perdagangan Karbon Meningkat
Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyatakan animo dalam perdagangan karbon meningkat.
Indonesia, kata Iman, sebelumnya melakukan perdagangan karbon hanya di pasar domestik sehingga pesertanya terbatas. Namun tahun lalu, jumlah peserta yang terdaftar sebagai pengguna layanan karbon mencapai 104, dari hanya 14 pada saat diperkenalkan pada 26 September 2023.
“Perdagangan karbon baru saja merayakan pencapaian yang luar biasa, dengan memperingati 1 juta ton pertama unit karbon yang diperdagangkan secara kumulatif,” ungkap Iman.
Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan kontribusi dari Perusahaan-perusahaan dan anak-anak perusahaan yang tercatat di BEI. “Minat mereka untuk membeli unit karbon sekitar 83 persen dari total volume perdagangan karbon. Kami berharap perusahaan-perusahaan ini akan terus memberikan contoh, menginspirasi perusahaan dan dunia usaha lain di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pasar yang berkembang dan dinamis ini,” jelasnya.
Iman menargetkan volume perdagangan IDX Carbon pada tahun ini bisa mencapai 750 ribu ton CO2 ekuivalen baik di level perdagangan domestik maupun di level perdagangan internasional. Selain itu, pihaknya juga menargetkan penambahan 200 pengguna jasa karbon sepanjang tahun ini.
Sejak diluncurkan pada September 2023, nilai dan transaksi di bursa karbon dilaporkan masih cukup minim. Berdasarkan data di IDX Carbon, total perdagangan unit karbon dari 26 September 2023 hingga 17 Januari 2025 mencapai 1,13 juta ton CO2 ekuivalen atau setara dengan nilai Rp58,86 miliar.
Turunkan Emisi atau Sekedar Greenwashing?
Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menilai bahwa perdagangan karbon tidak akan berdampak pada penurunan emisi gas rumah kaca. Iqbal mengibaratkan perdagangan karbon sebagai praktik greenwashing.
Greenwashing adalah praktik yang dilakukan perusahaan untuk memberikan informasi yang menyesatkan tentang produk, layanan, atau operasionalnya yang ramah lingkungan. Istilah ini berasal dari kata "green" yang berarti ramah lingkungan dan "whitewashing" yang berarti menutupi kesalahan.
“Ini kan sistem cap and trade, tidak ada sebenarnya emisi yang turun di sini secara real-nya. Jadi Bursa Efek Indonesia sebenarnya sedang memfasilitasi greenwashing atau memberikan hak berpolusi kepada perusahaan-perusahaan lain di luar Indonesia,” ungkap Iqbal kepada VOA.
“Sehingga perusahaan yang emisinya tinggi itu dianggap rendah emisinya, lalu dia tetap bisa berpolusi. Jadi sebenarnya, ini bukan upaya menurunkan emisi, makanya kita bilang ini greenwashing karena ini memberikan hak berpolusi kepada negara lain atau perusahaan lain,” jelasnya.
Iqbal tidak yakin bahwa pasar karbon internasional ini akan diminati oleh banyak pihak. Hal ini, katanya, terlihat dari perdagangan karbon di pasar domestik yang sepi peminat. Maka dari itu, sebenarnya menurut Iqbal pemerintah tidak perlu melakukan mekanisme perdagangan karbon hanya untuk membantu menurunkan emisi gas rumah kaca.
Apalagi, katanya, Indonesia tidak memiliki kredibilitas baik di pasar perdagangan karbon karena kebijakan pemerintahnya yang masih belum berpihak kepada lingkungan, seperti melanjutkan pembangunan PLTU batu bara dan masih membiarkan deforestasi.
“Bayangkan Indonesia dianggap berhasil menurunkan deforestasi, misalnya di satu tempat lalu di hitung emisinya. Tapi Indonesia tetap masih melakukan deforestasi misalnya untuk lumbung pangan (food estate) yang 20 juta hektare itu. Jadi bertolak belakang dan ini akan mengecilkan kredibilitas Indonesia,” jelasnya.
“Kalau Indonesia mau, capai dulu NDC keduanya, terus punya komitmen yang tinggi untuk penurunan emisi yaitu dengan menghentikan deforestasi, dan berani bilang berkomitmen untuk berhenti membangun PLTU, itu baru sesuatu. Itu mungkin bisa dijual karena secara hitungan karbonnya dia akan kredibel,” pungkasnya. NDC yang kedua adalah rencana aksi iklim suatu negara yang menguraikan bagaimana negara tersebut akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. [gi/ab]
Forum