Hasil resmi penghitungan suara pemilu pertama di Thailand sejak kudeta tahun 2014 menempatkan partai yang pro-militer paling depan, yang kemungkinan bisa membentuk pemerintah baru dan mengembalikan pemimpin kudeta Jenderal Prayuth Chan-ocha ke kursi perdana menteri.
Sebuah kelompok “front demokrasi” yang beranggotakan tujuh partai berharap bisa mencegah kembalinya Jenderal Prayuth, tidak berhasil mencapai mayoritas dalam DPR yang beranggotakan 500 orang, dan mengatakan akan menentang hasil penghitungan suara di pengadilan.
Hasil pemilu tanggal 24 Maret itu, yang diumumkan minggu ini menunjukkan partai pro-militer Palang Pracharath mendapat 115 kursi di majelis rendah. Kalau ditambah dengan 250 kursi yang dikuasai junta militer dalam Senat, partai itu kini menguasai hampir separuh kursi di majelis rendah dan tinggi, sehingga Jenderal Prayuth bisa ditunjuk sebagai perdana menteri.
Tapi karena belum ada pemenang yang jelas, kedua kelompok sedang berusaha memperoleh dukungan dari partai-partai kecil. Para pakar memperkirakan partai Palang Pracharath akan bisa dengan mudah bisa membujuk partai-partai kecil yang duduk dalam majelis rendah, yang jumlahnya 26 partai itu.
Ke-350 kursi DPR diberikan kepada calon-calon yang mendapat suara terbanyak dalam distrik pemilihan mereka, dan 150 lainnya dibagikan kepada partai-partai kecil berdasarkan perolehan suara mereka secara nasional. Tapi formula komisi pemilu untuk membagikan kursi itu telah mendapat kecaman keras.
Ketika pemilu belum diadakan, komisi pemilu mengumumkan rumusan yang akan membuat partai-partai kecil tidak bisa mendapat kursi di parlemen. Tapi ketika kelompok partai Front Demokrasi tampak kuat, komisi pemilu mengumumkan rumusan baru untuk mengikut-sertakan partai-partai kecil.
Yutthaporn Issarachai, pakar politik pada universitas Sukhotai mengatakan, kelompok “front demokrasi” kemungkinan tidak akan bisa menambah jumlah kursi perolehan. Katanya 15 partai telah menyatakan akan mendukung partai Palang Pracharath, dan sisanya kemungkinan juga akan ikut.
Tapi kelompok “front demokrasi” itu juga menghadapi kemungkinan kehilangan kursi. Sejumlah pemimpin Partai Masa Depan, bagian penting dari “front demokrasi” itu sedang menghadapi berbagai tuntutan hukum. Kalau dinyatakan bersalah partai itu akan kehilangan kursinya di DPR. (ii)
