Junta militer Thailand mengatakan akan melonggarkan sejumlah pembatasan terhadap partai politik sehingga memungkinkan mereka menjalankan fungsi-fungsi operasional dasarnya dan mempersiapkan pemilu yang dijadwalkan berlangsung awal tahun depan, meski demikian kampanye masih dilarang dilakukan.
PM Prayuth Chan-ocha mengatakan, Selasa (28/8), usai pertemuan dengan junta milter, peraturan-peraturan baru akan memungkinkan partai-partai politik mengadakan pertemuan, melakukan penyesuaian dengan peraturan, memilih manajer kampanye dan menerima keanggotaan baru menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung Februari. Ia mengatakan, pembatasan-pembatasan itu akan dilonggarkan segera melalui perintah eksekutif khusus.
Pertemuan politik yang melibatkan lima orang atau lebih dilarang junta militer sejak merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih melalui kudeta Mei 2014. Larangan itu memaksa semua partai politik untuk berdiam diri sementara junta secara aktif membungkam orang-orang yang membangkang perintah militer. [ab/uh]
